catrawarta.com - Pemerintah menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (30/7/2026).
Prasetyo mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu mempelajari secara menyeluruh putusan MK sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, keputusan yang berkaitan dengan anggaran negara harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendiri, karena anggaran itu kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman di DPR. Jadi, mohon waktu,” kata Prasetyo.
Ia mengaku hingga kini belum menerima salinan resmi putusan MK karena sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Semarang dan Batang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.
Meski demikian, MK menegaskan Program MBG tetap konstitusional dan dapat dilanjutkan sebagai salah satu program prioritas pemerintah.








