catrawarta.com - Rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) mengundang sejumlah pihak memberikan kritik. Pasalnya, proses pendirian dinilai menabrak aturan dan tidak melakukan kajian akademis serta keterbukaan pada masyarakat. Pada sisi lain, pendiriannya dianggap bakal memicu diskriminasi.
Salah satu pakar hukum UMY memberi catatan kritis sekaligus mempertanyakan status presiden dalam pendirian URI. Guru Besar Fakultas Hukum, Prof Mukti Fajar Nur Dewata mempertanyakan kewenangan presiden untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi secara langsung tanpa melalui prosedur yang berlaku bagi perguruan tinggi lain.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dijawab dengan menentukan kategori kelembagaan URI secara tegas. Pemerintah perlu menjelaskan apakah URI akan berstatus perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian atau lembaga lain, atau lembaga pendidikan kepemimpinan yang tidak sepenuhnya berstatus universitas.
Ia menekankan, kejelasan tersebut diperlukan karena setiap bentuk lembaga memiliki mekanisme berbeda terkait perizinan program studi, kurikulum, beban satuan kredit semester, tenaga pengajar, pembiayaan, akreditasi, dan pemberian gelar akademik.
Salah satu contohnya, lembaga pendidikan dengan karakter khusus, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, yang memiliki sistem penyelenggaraan dan pembiayaan berbeda dari perguruan tinggi umum. Namun, perbedaan tersebut tetap harus ditopang oleh dasar hukum dan standar penjaminan mutu yang jelas.
Harus Tunduk Aturan
”Setiap kebijakan mengenai pembentukan perguruan tinggi tetap harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tandas Mukti dalam keterangannya kepada media.
Apabila URI akan menyelenggarakan pendidikan akademik dan memberikan gelar sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, ia menyarankan, pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan pelaksananya.
Ia menegaskan, setiap produk hukum harus mengacu pada peraturan yang berada di atasnya. Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang pendidikan tinggi yang mengatur bentuk perguruan tinggi, tugas, tata kelola, hingga standar penyelenggaraannya.
Asas lex superior derogat legi inferiori, jelasnya, ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, substansi kebijakan mengenai URI perlu dipastikan selaras dengan UU Pendidikan Tinggi dan aturan terkait lainnya.
Ditambahkannya, UU Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta diatur melalui peraturan pemerintah. Penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain maupun lembaga pemerintah nonkementerian juga telah diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022.








