Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Penggugat MBG: Pemerintah dan DPR Tak Perlu Menunggu Dua Tahun untuk Melaksanakan Putusan MK

Penulis: Wicaksana 3 Agu 2026 2 menit baca
Office scene at Badan Gizi Nasional with staff in beige uniforms working at desks with laptops and a sign on the wall behind them
ANGGARAN: Ilustrasi Kantor BGN penyelenggara MBG yang anggarannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.(Sumber: BGN)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah bagian dari komponen utama pendidikan. Dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang harus melaksanakan, utamanya pemerintah dan DPR RI.

Mereka tidak perlu menunggu dua tahun untuk melaksanakan putusan MK. Pemerintah dan DPR RI harus segera mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan pada APBN secepatnya. Penggugat MBG, Reza Sudrajat, guru honorer asal Karawang menegaskan hal itu.

”Bila tidak segera dilaksanakan, maka pemerintah telah menghindari amanat konstitusi dan mengabaikan kesejahteraan guru,” ujar Reza seperti dalam keterangan resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Anggaran Harus Dipisahkan

Kuasa Hukum Pemohon dari LBH Jakarta, Daniel Winarta menjelaskan putusan MK pada intinya memberikan kepastian bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Ia menyesali forum ini baru terjadi di MK, harusnya Komisi IX DPR RI dan Mendikdasmen malu karena tidak bisa melindungi hak atas pendidikan warga negara.

”Kami mendesak Pemerintah dan DPR segera mematuhi dan menindaklanjuti putusan dengan segera mengubah struktur APBN,” tandas Daniel.

Mahkamah Konstitusi menyatakan masuknya Penjelasan Pasal 22 ayat (3) adalah bentuk penyematan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh. Sebab, dalam batang tubuh, yaitu Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, tidak menjelaskan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Sehingga, harus dinyatakan menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak atas pendidikan.

Pendidikan Harus Didahulukan

Menurut Daniel putusan tersebut juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru, sarana-prasarana sekolah, dan peserta didik yang masih sangat memprihatinkan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan negara harusnya terlebih dulu memastikan seluruh warga negara tidak terhalangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan melaksanakan kewajiban negara untuk mendanai warganya mendapatkan pendidikan dasar.

Ditegaskan pula, komponen utama pendidikan harus didahulukan, seperti kesejahteraan guru. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyatakan kekecewaannya karena disampaikan Program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan selambat-lambatnya sampai tahun anggaran 2028.

”Sebenarnya kami para guru cukup kecewa, sebab MBG telah berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepastian karir guru. Sampai kapan guru-guru honorer dan guru PPPK Paruh waktu yang selama ini digaji tidak manusiawi harus menunggu?” ungkapnya.

Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Pemerintah Kelurahan Dukuh bersama pengurus RT 013 dan RW 03 akan memperketat pengawasan di lokasi penumpukan sampah liar di lahan kosong Jalan Penggilingan Baru I RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Kelurahan Dukuh Perketat Pengawasan Lahan Sampah Liar Usai Kebakaran Tewaskan Petugas Damkar
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network