catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah bagian dari komponen utama pendidikan. Dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang harus melaksanakan, utamanya pemerintah dan DPR RI.
Mereka tidak perlu menunggu dua tahun untuk melaksanakan putusan MK. Pemerintah dan DPR RI harus segera mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan pada APBN secepatnya. Penggugat MBG, Reza Sudrajat, guru honorer asal Karawang menegaskan hal itu.
”Bila tidak segera dilaksanakan, maka pemerintah telah menghindari amanat konstitusi dan mengabaikan kesejahteraan guru,” ujar Reza seperti dalam keterangan resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Anggaran Harus Dipisahkan
Kuasa Hukum Pemohon dari LBH Jakarta, Daniel Winarta menjelaskan putusan MK pada intinya memberikan kepastian bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ia menyesali forum ini baru terjadi di MK, harusnya Komisi IX DPR RI dan Mendikdasmen malu karena tidak bisa melindungi hak atas pendidikan warga negara.
”Kami mendesak Pemerintah dan DPR segera mematuhi dan menindaklanjuti putusan dengan segera mengubah struktur APBN,” tandas Daniel.
Mahkamah Konstitusi menyatakan masuknya Penjelasan Pasal 22 ayat (3) adalah bentuk penyematan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh. Sebab, dalam batang tubuh, yaitu Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, tidak menjelaskan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Sehingga, harus dinyatakan menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak atas pendidikan.
Pendidikan Harus Didahulukan
Menurut Daniel putusan tersebut juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru, sarana-prasarana sekolah, dan peserta didik yang masih sangat memprihatinkan.
Mahkamah Konstitusi menegaskan negara harusnya terlebih dulu memastikan seluruh warga negara tidak terhalangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan melaksanakan kewajiban negara untuk mendanai warganya mendapatkan pendidikan dasar.
Ditegaskan pula, komponen utama pendidikan harus didahulukan, seperti kesejahteraan guru. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyatakan kekecewaannya karena disampaikan Program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan selambat-lambatnya sampai tahun anggaran 2028.
”Sebenarnya kami para guru cukup kecewa, sebab MBG telah berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepastian karir guru. Sampai kapan guru-guru honorer dan guru PPPK Paruh waktu yang selama ini digaji tidak manusiawi harus menunggu?” ungkapnya.








