catrawarta.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons isu yang beredar mengenai adanya surat presiden (surpres) terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Listyo menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, ia memilih menunggu keputusan yang akan diambil Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kan prerogatif Presiden. Kita menunggu saja,” kata Listyo kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, Komisi III DPR RI membantah adanya surat presiden mengenai pergantian Kapolri yang disebut telah dikirim ke DPR.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan hingga saat ini pihaknya tidak menerima surpres terkait pergantian Kapolri.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” ujar Habiburokhman.
Pergantian Hal Biasa
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia memastikan Komisi III belum menerima surpres mengenai pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyatakan pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, ia enggan menanggapi isu mengenai ada atau tidaknya surpres pergantian Kapolri.
Menurut Aris, keputusan pergantian Kapolri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
“Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden,” kata Aris Marsudiyanto.








