catrawarta.com - Kementerian Kebudayaan berencana merekonstruksi Rumah Proklamasi yang menjadi lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Bangunan yang telah dibongkar pada 1961 itu akan dihadirkan kembali sebagai museum hidup yang terintegrasi dengan kawasan Taman Proklamasi.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan rekonstruksi tersebut bertujuan membangun pusat budaya, sejarah, dan edukasi yang mampu menghadirkan kembali narasi Proklamasi Kemerdekaan bagi generasi muda.
Sesuai Wujud Aslinya
Rumah Proklamasi nantinya akan menghadap langsung ke Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta dan Monumen Petir sehingga membentuk satu kesatuan kawasan sejarah yang utuh.
“Kami sudah meminta para arsitek, sejarawan, arkeolog, juga tokoh yang mempunyai pengetahuan tentang Rumah Proklamasi. Diskusi-diskusi telah dilakukan dan mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan pembangunan replika Rumah Proklamasi,” ujar Fadli Zon pada 26 Juli 2026.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Kebudayaan telah membentuk tim perencanaan yang melibatkan arsitek, sejarawan, arkeolog, serta sejumlah ahli yang memahami sejarah Rumah Proklamasi.
Dalam konsep yang disusun, rekonstruksi diarahkan untuk mengembalikan wujud fisik Rumah Proklamasi sebagai situs pembacaan naskah Proklamasi sekaligus difungsikan sebagai Museum Proklamasi.

Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta. (Sumber: Dok Kementerian Kebudayaan)
Museum tersebut akan terintegrasi dengan Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta dan Monumen Petir sehingga membentuk ekosistem edukasi sejarah yang komprehensif. Rumah Proklamasi juga akan diposisikan sebagai cerminan Monumen Proklamasi untuk memperkuat orientasi naratif di dalam kawasan Taman Proklamasi.
Selain itu, alur kunjungan akan dirancang agar pengunjung dapat mengikuti kronologi peristiwa Proklamasi, mulai dari ruang pembacaan naskah hingga monumen yang menjadi simbol lahirnya Republik Indonesia.
Dalam tahap persiapan, Kementerian Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait status kepemilikan lahan sebagai bagian dari proses pembangunan.
Dibongkar atas Perintah Soekarno
Rumah Proklamasi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Pusat, dibongkar pada 1961 atas perintah Presiden Soekarno.
Saat itu, Soekarno menilai bangunan tersebut menghalangi pembangunan Gedung Pola di belakangnya. Dari sisi estetika, rumah tersebut dianggap mengganggu tata ruang kawasan. Gedung Pola kemudian dibangun sebagai galeri yang menampilkan berbagai rencana besar pembangunan nasional dan selanjutnya dikenal sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan.
Keputusan pembongkaran sempat mendapat penolakan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Henk Ngantung. Namun, Soekarno tetap melanjutkan kebijakan tersebut.
Usulan sejak Orde Baru
Pada masa Orde Baru, muncul usulan untuk membangun kembali Rumah Proklamasi. Namun Presiden Soeharto memilih membangun Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta di kawasan tersebut.
Sebelum rumah dibongkar, di halaman kediaman Bung Karno telah berdiri Tugu Proklamasi yang diresmikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 17 Agustus 1946. Monumen berbentuk obelisk itu dibangun oleh Ikatan Wanita Djakarta dan semula diberi nama Tugu Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia.
Rencana rekonstruksi Rumah Proklamasi sebenarnya telah lama menjadi wacana. Gagasan tersebut kembali mengemuka dalam seminar yang digelar pada 19-20 Agustus 2008 dan dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan.
Dalam forum itu, para peserta sepakat bekas kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur kini Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat perlu dibangun kembali sebagai situs otentik tempat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.








