Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Kepala Daerah Minta Kenaikan Gaji di Tengah Jeritan P3K dan Guru Honorer

Penulis: Mutia 12 Agu 2026 3 menit baca
Ilustrasi Kepala Daerah.
UPACARA: Ilustrasi kepala daerah saat mengikuti upacara. (Sumber: Dok Antara).
Bagikan:
0

catrawarta.com - Kenaikan gaji kepala daerah yang diusulkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) belum lama ini menuai sorotan dan perdebatan panjang di kalangan banyak pihak. Di tengah situasi ekonomi yang terasa kian pelik, APKASI menilai jika hak keuangan kepala daerah tidak lagi relevan dengan beban kerja yang terus bertambah.

Usulan ini disampaikan APKASI saat mengikuti rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026) lalu.

”Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat beban dan kompleksitasnya,” ungkap Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi saat rapat Komisi II DPR.  

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Beberapa beban kerja yang disorot Bursah ialah soal mobilitas dan peran di luar tanggung jawab kepala daerah untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak pasca disahkannya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Maka dari itu, ada dua regulasi yang menurut Bursah harus segera mendapat revisi dari DPR RI.

”Kami mengusulkan untuk pertama, melakukan revisi terhadap PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dua, melakukan revisi terhadap PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemotongan anggaran juga diharapkan tak lagi ada di rentang APBN 2027 mendatang. Sebab, dia berasumsi jika efisiensi yang dialami Pemda seluruh Indonesia kini justru mencekik kebebasan kepala daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus pelayaanan.

”Kami memiliki keterbatasan fiskal untuk merealisasikan itu semua karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran. Untuk itu, kami mohon pada 2027 nanti tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mengakselerasi, mempercepat pembangunan infrastruktur,” tandas Bursah.

Jadi Sorotan CELIOS

Usulan APKASI langsung menjadi sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Bhima menilai, usulan ini mencerminkan hilangnya empati para pemimpin daerah di tengah masa-masa sulit yang dihadapi oleh masyarakat bawah, tenaga honorer, dan pegawai kontrak (PPPK).

Bhima menekankan bahwa usulan kenaikan gaji ini sangat tidak etis di tengah krisis fiskal daerah yang dipicu oleh sentralisasi anggaran untuk program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

GAJI: Bhima Yudhistira saat menanggapi usulan kenaikan gaji kepala daerah. (Sumber: Dok Instagram @bhimayudhistira).

”Saya sebel dengan kepala daerah yang gajinya minta dinaikkan di tengah kondisi sekarang. Kita harus punya solidaritas buat PPPK dan Guru Honorer yang bulan-bulan ke depan belum tentu kontraknya akan dilanjutkan (atau tidak) dan ini serius,” ungkapnya, demikian dikutip dari akun Instagram Bhima Yudhistira, Rabu (12/8/2026).

Lebih jauh, Bhima menganggap jika ruang fiskal dalam APBD semestinya diprioritaskan sepenuhnya untuk pelayanan publik dasar dan menyejahterakan pegawai di garis depan seperti guru honorer, bukan untuk menambah kemakmuran pejabat struktural tertinggi.

Tags:
#gaji kepala daerah #Guru honorer #kepala daerah #keuangan daerah #PPPK
Smiling woman wearing a beige hijab, black jacket, striped shirt, and a watch, standing against a dark textured wall.
PenulisMutia
Penulis yang telah mendalami bidang jurnalistik sejak 2015. Sedang mendalami isu-isu di bidang sosial, budaya, dan kebijakan publik di Yogyakarta serta nasional.
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Aktris Korea Selatan Ha Young meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan usai polemik kakek buyutnya pro Jepang. Aktris Ha Young Minta Maaf Polemik Kakek Buyut Diduga Terafiliasi Organisasi Pro-Jepang
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network