Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Tito Tolak Permintaan Tambah Anggaran Daerah 2027, Maksimalkan APBD

Penulis: Siswantini Suryandari 5 Agu 2026 3 menit baca
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan penambahan anggaran daerah pada 2027
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(Sumber: Dok Facebook Tito Karnavian)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan penambahan anggaran daerah pada 2027. Ia meminta seluruh kepala daerah lebih dulu memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada dengan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Menurut Tito, masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara optimal.

”Saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Banyak yang belum melakukan efisiensi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil, Senin (3/8/2026).

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Praktik Pemborosan Anggaran

Tito menilai praktik pemborosan anggaran masih banyak ditemukan di daerah. Ia menyoroti besarnya belanja aparatur, biaya pemeliharaan yang diduga mengalami mark up, pengeluaran makanan dan minuman yang berlebihan, hingga perjalanan dinas dan rapat yang seharusnya dapat digantikan dengan pertemuan secara daring.

Karena itu, ia meminta para kepala daerah mencermati setiap pos anggaran dalam APBD dan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan birokrasi.

”Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam,” tegasnya.

Menurut Tito, celah penyimpangan anggaran kerap terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.

Mendagri juga menolak usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah. “No way. Kita nggak akan bodoh-bodoh,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap daerah yang mengajukan tambahan DAU akan diaudit secara rinci oleh tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri. “Kalau ada yang minta top up DAU, kita akan turun, kita bedah,” katanya.

Permintaan Kepala Daerah

Pernyataan Tito tersebut merespons aspirasi para kepala daerah dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri serta rapat dengar pendapat dengan asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Dalam rapat itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur gaji, tunjangan, dan biaya operasional kepala daerah.

Menurut Bursah, aturan yang telah berlaku selama 26 tahun tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah.

Ia mengatakan kepala daerah saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga harus menangani konflik sosial, persoalan kawasan hutan, pertambangan, kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga berbagai persoalan strategis lainnya.

”Regulasi terkait hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang saat ini semakin berat dan kompleks,” ujar Bursah.

Ia juga mengusulkan penyesuaian biaya operasional kepala daerah serta bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBN.

Kesulitan Mempercepat Pembangunan

Selain itu, Bursah meminta agar pada 2027 tidak lagi dilakukan pemotongan anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi selama dua tahun terakhir membuat banyak kepala daerah kesulitan mempercepat pembangunan.

“Dalam rentang waktu hampir dua tahun ini, terus terang sudah meluas keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan fungsi kepala daerah,” katanya.

Bursah berharap pemerintah memberikan ruang fiskal yang lebih besar agar daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Tags:
#apbd #Apkasi #biaya operasional #menteri dalam negeri #penambahan anggaran #tito karnavian
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Man in light blue shirt with glasses being interviewed in a room with wood-panel walls, camera recording in foreground Tanggapi Komentar Sinis Dokter PPDS ke Pasien BPJS, RSUP Sardjito Buka Suara
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network