catrawarta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan penambahan anggaran daerah pada 2027. Ia meminta seluruh kepala daerah lebih dulu memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada dengan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Menurut Tito, masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara optimal.
”Saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Banyak yang belum melakukan efisiensi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil, Senin (3/8/2026).
Praktik Pemborosan Anggaran
Tito menilai praktik pemborosan anggaran masih banyak ditemukan di daerah. Ia menyoroti besarnya belanja aparatur, biaya pemeliharaan yang diduga mengalami mark up, pengeluaran makanan dan minuman yang berlebihan, hingga perjalanan dinas dan rapat yang seharusnya dapat digantikan dengan pertemuan secara daring.
Karena itu, ia meminta para kepala daerah mencermati setiap pos anggaran dalam APBD dan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan birokrasi.
”Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam,” tegasnya.
Menurut Tito, celah penyimpangan anggaran kerap terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.
Mendagri juga menolak usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah. “No way. Kita nggak akan bodoh-bodoh,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap daerah yang mengajukan tambahan DAU akan diaudit secara rinci oleh tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri. “Kalau ada yang minta top up DAU, kita akan turun, kita bedah,” katanya.
Permintaan Kepala Daerah
Pernyataan Tito tersebut merespons aspirasi para kepala daerah dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri serta rapat dengar pendapat dengan asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dalam rapat itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur gaji, tunjangan, dan biaya operasional kepala daerah.
Menurut Bursah, aturan yang telah berlaku selama 26 tahun tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah.
Ia mengatakan kepala daerah saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga harus menangani konflik sosial, persoalan kawasan hutan, pertambangan, kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga berbagai persoalan strategis lainnya.
”Regulasi terkait hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang saat ini semakin berat dan kompleks,” ujar Bursah.
Ia juga mengusulkan penyesuaian biaya operasional kepala daerah serta bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBN.
Kesulitan Mempercepat Pembangunan
Selain itu, Bursah meminta agar pada 2027 tidak lagi dilakukan pemotongan anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi selama dua tahun terakhir membuat banyak kepala daerah kesulitan mempercepat pembangunan.
“Dalam rentang waktu hampir dua tahun ini, terus terang sudah meluas keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan fungsi kepala daerah,” katanya.
Bursah berharap pemerintah memberikan ruang fiskal yang lebih besar agar daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.








