catrawarta.com - Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) membongkar keterlibatan pihak eksternal pendidikan menengah.
Oknum guru Sekolah Menengah Atas (SMA) diduga ikut bermain dan melakukan kongkalikong dengan pejabat rektorat untuk memperjualbelikan kuota kelulusan calon mahasiswa.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, termasuk Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq , Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. Keterlibatan oknum guru SMA tersebut terungkap dari hasil penelusuran transaksi dan komunikasi tersangka Eko Sumanto.
Salurkan Siswa Jalur Mandiri
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan bahwa praktik rasuah ini melibatkan koordinasi terencana antara pejabat kampus dan pihak sekolah untuk menyalurkan rombongan siswa via jalur mandiri berbayar.
”Nah, guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di WhatsApp-nya dengan saudara ES, yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya. Dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada Rp 500 juta sampai yang paling rendah itu ada Rp 50 juta untuk per kepala,” ungkap Achmad Taufik Husein dalam keterangannya pada Minggu (23/8/2026).
Selain modus jual beli kuota via oknum guru SMA, KPK mendapati praktik pemerasan langsung kepada orang tua calon mahasiswa baru.
Rektor Gunakan Perantara
Di Fakultas Kedokteran, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga atas sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq meminta tarif hingga Rp 650 juta melalui perantara pihak swasta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto. Ironisnya, setelah uang diserahkan, calon mahasiswa yang bersangkutan tetap dinyatakan tidak lulus seleksi.
Taufik menegaskan, pungutan liar tersebut sangat mencekik dan terjadi di berbagai fakultas lain, seperti Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum. Dari total 245 kuota jalur mandiri, penyidik menemukan sebanyak 73 kuota telah diatur dan ditransaksikan secara ilegal.
”Dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru,” tegas Taufik.
Unsoed Hormati Proses Hukum
Menanggapi penetapan tersangka terhadap rektornya, Juru Bicara Unsoed Edi Santoso menyatakan bahwa pihak universitas belum mengambil tindakan formal dan memilih menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.
”KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa. Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa. Tentu kita akan menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK,” ujar Edi Santoso pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
KPK memastikan akan terus mendalami bukti-bukti percakapan serta dokumen rekapitulasi kuota untuk membongkar jaring perantara lainnya yang terlibat dalam skandal penerimaan mahasiswa baru tersebut.








