catrawarta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Praktik culas yang terjadi di lingkungan kampus negeri tersebut dinilai sangat merugikan dan memberatkan pihak orang tua calon mahasiswa baru.
Praktik korupsi ini memanfaatkan skema pendaftaran independen kampus yang terpisah dari jalur nasional seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dipangkas untuk Kepentingan Pribadi
Menurut Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, mekanisme pendaftaran independen tersebut sebenarnya sudah memiliki aturan biaya baku, namun dipangkas oleh oknum kampus untuk keuntungan pribadi.
”Jalur Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsoed,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2026).
Taufik memaparkan bahwa secara aturan resmi, setiap peserta terikat ketentuan biaya pendidikan berjenjang. Calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IPI yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing.
Ada Praktik Penyimpangan dan Pemerasan
Namun, penyidikan KPK mengungkapkan adanya praktik penyimpangan berupa pemerasan dan penerimaan uang berkedok gratifikasi, khususnya pada penerimaan di Fakultas Kedokteran. padahal besaran resmi UKT di fakultas tersebut sudah berada pada kisaran Rp 7,1 juta hingga Rp 17 juta, sementara tarif IPI dipatok dari Rp 100 juta sampai Rp 260 juta.
Penyidik menemukan para pejabat kampus menarik pungutan dana ilegal yang jauh melebihi ketentuan resmi tersebut.
”Dugaan penerimaan lainnya berupa gratifikasi, sehingga ada biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya resmi yang dikeluarkan Unsoed, yakni UKT dan IPI,” jelas Taufik. Adanya tambahan ”mahar” ilegal langsung berimbas negatif terhadap keluarga calon mahasiswa.
”Ini yang dirasakan memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan,” ungkap Taufik.
Jalur Mandiri Rawan Penyimpangan
Maraknya temuan ini membuat KPK menyoroti sistem pendaftaran independen kampus yang rawan disalahgunakan. Taufik melihat ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi.
Guna mencegah kasus serupa terulang di masa depan, KPK berencana mengambil langkah pencegahan secara sistematis di ranah perguruan tinggi.
”Nanti kami akan berkoordinasi dengan Direktorat atau kedeputian pencegahan karena memang bagian yang berbeda di kami, Deputi Penindakan,” kata Taufik.
Meski penanganan hukum saat ini terfokus pada penindakan, koordinasi internal KPK akan terus berjalan seiring dengan program pencegahan pascapenindakan.
Tiga Klaster Tindak Pidana
Dalam perkaranya, KPK membagi dugaan korupsi ini ke dalam tiga klaster tindak pidana. Klaster pertama melibatkan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo bersama dua pihak swasta, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, yang diduga memeras orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran hingga Rp650 juta.
Karena korban tetap tidak lulus seleksi, uang tersebut sempat diminta kembali, namun diselesaikan menggunakan pencairan dana proyek kampus milik Mulyono – keponakan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.
Klaster kedua menjerat Mulyono dan Akhmad Sodiq atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 680 juta untuk seleksi tahun 2025 dan 2026, yang sebagian dananya diduga diperintahkan untuk dibelikan tiga bidang tanah atas nama Mulyono.
Sementara pada klaster ketiga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto bersama Akhmad Sodiq terbukti melakukan negosiasi ”mahar” penerimaan mahasiswa dengan pihak pengepul hingga mengantongi dana aliran haram sebesar Rp 1,12 miliar.








