catrawarta.com - Bank Mandiri akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik pemblokiran rekening senilai sekitar Rp 80,9 juta milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang belakangan ramai di media sosial.
Pemblokiran rekening tersebut memicu seruan publik untuk menarik dana dari Bank Mandiri. Menanggapi polemik itu, Bank Mandiri menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah.
Bank Mandiri menjelaskan, pemblokiran rekening dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum (APH). Kebijakan tersebut, menurut pihak bank, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Tanyakan Dasar Hukum Pemblokiran
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Salah satu yang dipertanyakan adalah identitas APH yang mengajukan permintaan pemblokiran serta dasar hukum yang digunakan.
Sejumlah nasabah juga membagikan pengalaman serupa di media sosial. Mereka mengaku pernah mengalami pemblokiran rekening dan mempertanyakan prosedur yang diterapkan perbankan dalam kondisi tersebut.

PPATK Bantah Perintahkan Pemblokiran
Di tengah polemik tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah pemblokiran terhadap rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya juga tidak sedang melakukan penghentian transaksi terhadap rekening yang berkaitan dengan AMPB.
”Tidak ada dari kami perintah pemblokiran. Kami saat ini tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB,” kata Ivan saat memberikan klarifikasi, Senin (24/8/2026).
Pernyataan PPATK tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai pihak yang meminta Bank Mandiri melakukan pemblokiran rekening tersebut.
Polda Metro Jaya Beri Penjelasan
Mabes Polri turut angkat bicara mengenai persoalan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir mengatakan, rincian informasi dan prosedur pemblokiran rekening akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya.
”Nanti akan dirilis oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ya,” kata Jhonny.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan pihaknya akan memberikan keterangan resmi kepada publik terkait persoalan tersebut. Namun, dia belum menyampaikan waktu pasti penyampaian keterangan tersebut.
”Mohon waktu ya. Nanti akan segera saya infokan,” tutur Budi.








