catrawarta.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, mendadak tidak dapat mengakses dana pribadi dan uang donasi sebesar Rp 80,9 juta akibat pemblokiran rekening bank miliknya secara sepihak. Selain itu akun medsos Tik-Toknya juga dibanned.
Insiden pemblokiran rekening Bank Mandiri tersebut dialaminya di tengah persiapan menggelar aksi unjuk rasa pemberantasan korupsi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Mas Botok mengungkapkan kekecewaannya lantaran dana terblokir tersebut sejatinya dialokasikan untuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi massa aksi dari Pati yang sudah mulai berdatangan ke Jakarta sejak Kamis.
”Lebih parah lagi, rekening saya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman Rp 80 juta sekian juga diblokir. Ada buktinya ini,” ungkap Botok di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta.
Aksi UU Perampasan Aset
Dia membantah tuduhan yang mengaitkan kedatangan rombongannya dengan gerakan kriminal maupun potensi pemicu kerusuhan di ibu kota.
Mas Botok menegaskan keberadaan mereka murni untuk membawa aspirasi rakyat serta mendesak DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
”Kita bukan teroris, kita bukan pelaku kriminal. Teman-teman di sini datang ke Jakarta itu mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan,” tegasnya.
Demo Kecam Korupsi Dipersulit
Menurut Botok, korupsi merupakan akar persoalan utama yang menggerogoti kesejahteraan rakyat sehingga mendesak untuk ditindak secara radikal.
”Korupsi itu adalah sumber masalah ya di Indonesia, korupsi ini penjajah bangsa dan korupsi juga merusak ya masa depan bangsa dan juga merusak ekonomi,” tambahnya.
Atas kondisi tertekannya fasilitas penggalangan dana aksi tersebut, pihak AMPB tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban hingga puncak aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Rakyat Kecil Susah Menyampaikan Pendapat
Mas Botok menyayangkan minimnya jaminan rasa aman bagi masyarakat kecil yang hendak menyampaikan pendapat di ruang publik ibu kota.
”Tapi apa yang kami alami di Ibu Kota, di Jakarta, seharusnya pemerintah memberi kenyamanan kepada masyarakat, memberi keamanan. Tapi faktanya apa yang kami rasakan di Jakarta ini parah,” kritiknya.
Dia pun berharap Presiden segera merespons tuntutan massa secara bijak tanpa perlu mengintimidasi warga yang berdemonstrasi secara damai.
”Harapannya pemerintah tidak perlu mengawasi kami atau menekan kami, kita juga datang ke Jakarta ini membawa aspirasi rakyat Indonesia dengan tertib aman dan damai. Jadi saya harap Pak Presiden segera lah ya mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor dan hukum mati koruptor,” pungkas Botok.








