catrawarta.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), bukan Rp16 juta seperti yang sempat beredar di media sosial.
Lantas, bagaimana dengan gaji karyawan KDKMP yang bukan menjabat sebagai manajer?
Ferry menjelaskan, besaran gaji pegawai KDKMP tidak ditetapkan secara seragam secara nasional. Penggajian akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing koperasi.
”Besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing koperasi,” ujar Ferry.
Gaji Tergantung Hasil Usaha
Menurut dia, gaji pegawai KDKMP nantinya bergantung pada hasil usaha yang dijalankan koperasi sedangkan gaji pegawainya bisa dari pendapatan usaha. Dia mengungkapkan itu dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, 15 Juli 2026.
Dengan demikian, besaran gaji pegawai KDKMP akan mengikuti kemampuan usaha dan pendapatan masing-masing koperasi.

Operasional KDKMP Selama Dua Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan bahwa operasional KDKMP selama dua tahun pertama berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Agrinas ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan fisik, termasuk gudang dan gerai koperasi, hingga operasional KDKMP. Namun, persoalan penggajian pengelola KDKMP sempat mencuat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Sejumlah pengelola gerai memprotes besaran upah yang mereka terima. Mereka sebelumnya dijanjikan upah sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, tetapi ada pengelola yang hanya menerima Rp76 ribu.
Perbedaan nominal upah, belum adanya kontrak kerja resmi, serta minimnya transparansi kemudian memicu protes yang berujung pada penutupan sejumlah gerai KDKMP di Bojonegoro.

Agrinas Akui Kesalahan Perhitungan Gaji
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengakui adanya kesalahan dalam perhitungan gaji pengelola Koperasi Desa Merah Putih di Bojonegoro.
Joao meminta maaf dan menyebut kesalahan tersebut terjadi karena pengelolaan data absensi masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.
”Itu kesalahan, itu kesalahan, itu kesalahan murni kesalahan kami, karena kemarin kami masih menggunakan data manual menggunakan Excel, sehingga orang yang bekerja harusnya 10 hari ternyata cuma dihitung 1 hari. Itu murni kesalahan kami dan kami minta maaf, dan kami lakukan evaluasi,” ujar Joao seusai Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
PT Agrinas Pangan Nusantara bersama Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro kemudian menyepakati standar upah sebesar Rp1,9 juta per bulan tanpa membedakan posisi jabatan.
Nominal tersebut dihitung berdasarkan formulir absensi resmi, dengan periode Juni menggunakan standar 25 hari kerja. Adapun kasus pengelola yang menerima Rp76 ribu disebut terjadi akibat kesalahan rekapitulasi data absensi.
Manajemen kemudian merilis formulir perbaikan agar karyawan dapat mengisi kembali jumlah hari kerja dan nominal upah yang sebelumnya kurang dibayarkan. Kekurangan tersebut selanjutnya akan dilunasi berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Kisaran Honor Pengelola KDKMP
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dimuat di laman koperasi.or.id, penghasilan pengelola KDKMP disebut sebagai honor, bukan gaji.
Honor tetap bulanan ketua koperasi berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp5 juta. Ketua juga dapat memperoleh tambahan insentif apabila berhasil mencapai target tertentu.
Sekretaris koperasi menerima honor sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan. Sementara bendahara mendapat honor sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.
Untuk pengurus harian, honor rutin berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Adapun pengurus nonharian mendapatkan insentif berdasarkan kegiatan, sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per pertemuan.
Sementara itu, pengawas koperasi memperoleh insentif evaluatif setiap tiga bulan dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Besarannya disesuaikan dengan kontribusi dalam audit internal dan pengawasan operasional koperasi.








