Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Penugasan Agrinas Cacat Legalitas, Jangan Korbankan 80.000 Desa Demi Target Instan!

Penulis: Wicaksana 15 Apr 2026 3 menit baca
Ilustrasi Koperasi Merah Putih.(Sumber: instagram jogjastudent)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) menuai kritik tajam. Kebijakan tersebut dinilai cacat secara tata kelola dan berpotensi menjadi masalah besar di masa depan karena mengabaikan prinsip kebijakan publik yang berkualitas.

Pakar Hukum Administrasi Negara, Dr Richo Andi Wibowo menyebut norma penugasan itu sebagai “bom waktu”. Ia menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan demi mengejar target instan tanpa pondasi yang kuat.

”Norma penugasan Agrinas dan pembolehan penunjukan langsung adalah kebijakan yang problematik. Hulu masalahnya adalah model pengambilan kebijakan yang serba instan,” tandas Richo.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Gagal Penuhi Parameter

Ia menyoroti kebijakan itu gagal memenuhi empat parameter legal quality decision making yakni legalitas, efektivitas, efisiensi, dan legitimasi sosial. Menurutnya, efektivitas yang dicapai sangat sempit, yakni hanya sekadar percepatan target administratif.

Dari sisi legalitas, Richo menekankan pemberian hak istimewa atau monopoli kepada BUMN seharusnya memiliki dasar hukum setingkat Undang-Undang sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai Inpres tidak cukup kuat untuk melegitimasi hak eksklusif tersebut.

”Mengatur privilege BUMN di tingkat Peraturan Pemerintah saja sudah bermasalah, apalagi jika hanya melalui Inpres. Negara tidak boleh serampangan memberikan perlakuan istimewa tanpa dasar hukum yang kuat,” tambahnya.

Kritik juga menyasar aspek efisiensi. Mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan dinilai menghilangkan kompetisi dan transparansi. Ia memperingatkan, tanpa pembanding harga dan kualitas, proyek tersebut sangat rentan terhadap praktik korupsi.

”Penunjukan langsung adalah metode paling rentan korupsi secara internasional. Akibatnya, badan publik tidak memiliki pembanding harga maupun kualitas pelaksana, sehingga pengadaan berpotensi mahal dan tidak optimal,”jelasnya lagi.

Potensi Penyimpangan Makin Lebar

Potensi penyimpangan kian terbuka lebar seiring pelonggaran aturan pengadaan pada 2025. Alih-alih menghemat anggaran negara, skema tertutup justru dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak tertentu tanpa akuntabilitas yang jelas.

Selain masalah hukum dan biaya, kebijakan itu dinilai lemah secara legitimasi sosial. Model usaha koperasi yang diseragamkan dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan riil desa yang memiliki karakteristik ekonomi beragam.

”Pemerintah menerapkan pendekatan one size fits all. Padahal, ada desa yang butuh koperasi peternakan, sementara skema pemerintah hanya fokus pada gudang atau klinik yang belum tentu relevan,” tutur Richo.

Ketidaksesuaian berisiko membuat Koperasi Merah Putih menjadi proyek mubazir. Tanpa ruang partisipasi masyarakat desa dalam menentukan model usahanya sendiri, program ini diprediksi akan sulit mendapatkan dukungan dari warga lokal.

Sebagai solusi, Richo mendesak pemerintah untuk segera menarik norma pengistimewaan dalam Inpres tersebut. Ia menyarankan agar proses pembangunan infrastruktur koperasi tetap dibuka melalui tender yang kompetitif dan transparan.

”Agrinas boleh membantu, tapi jangan jadi pemain tunggal untuk 80.000 titik. Pemerintah harus berhenti memotong prosedur substantif demi percepatan, karena kualitas kebijakan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan semata,” tegasnya.

Tags:
#cacat legalitas #Koperasi Merah Putih #pemborosan anggaran #proyek tanpa lelang
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Operasional KDMP, Temanggung Terima 40 Truk dan 20 Kendaraan Roda Tiga
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network