catrawarta.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan dirinya tidak menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Puan mengatakan, pimpinan DPR membagi tugas untuk menerima aspirasi masyarakat. Pada saat massa AMPB diterima di Gedung DPR RI, dirinya bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati tengah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
”Kami membagi tugasnya, karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna. Sebelumnya Pak Dasco mimpin paripurna,” kata Puan di Jakarta.
Ambil Alih Rapat
Puan kemudian mengambil alih pimpinan rapat paripurna ketika pimpinan DPR lainnya menerima perwakilan massa AMPB untuk melakukan audiensi.
Massa AMPB diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Menurut Puan, pembagian tugas tersebut merupakan bagian dari mekanisme kerja pimpinan DPR yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua.
”Pimpinan ada satu ketua dan empat wakil ketua memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi, dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
AMPB Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Setelah audiensi selesai, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan hasil pertemuan kepada massa aksi. Dalam audiensi tersebut, DPR RI disebut berkomitmen menyelesaikan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026.
”DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026,” ujar Supriyono alias Botok.
AMPB juga menyampaikan tuntutan apabila DPR RI tidak mampu memenuhi komitmen tersebut. Mereka meminta pimpinan DPR RI mengundurkan diri.
”Apabila DPR RI tidak bisa memenuhi, maka pimpinan DPR RI harus mengundurkan diri,” tegas Supriyono.








