catrawarta.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan kesiapannya untuk menanggalkan jabatan jika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset meleset dari target.
Komitmen berani ini tercetus saat pimpinan DPR menerima audiensi perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam ruang diskusi, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan desakan keras agar jajaran pimpinan DPR bersedia meletakkan jabatan apabila pengesahan regulasi tersebut kembali tertunda dari waktu yang diperjanjikan.
”Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A-B-C-D-E-F-G, kita minta konsekuensi tanggung jawab semua,” tegas Botok di hadapan jajaran pimpinan DPR.
DPR Pegang Teguh Komitmen
Menanggapi tuntutan tajam itu, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kembali batas waktu krusial yang sudah disetujui dalam forum tertinggi parlemen. Ia memastikan DPR memegang teguh jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ragu mempertaruhkan kursinya demi mengawal RUU tersebut.
”Disepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk RUU Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kami tidak ada masalah. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu enggak ada masalah,” janji Dasco menjawab desakan massa.
Guna menjamin transparansi, Dasco berjanji memberikan salinan berita acara paripurna kepada massa AMPB. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR siap membuka pintu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menjaring masukan publik.
”Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama,” tambah Saan.
Pembagian Tugas DPR
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas di internal pimpinan saat audiensi berlangsung. Puan menegaskan bahwa ketidakhadirannya dalam pertemuan bersama AMPB lantaran harus memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 bersama jajaran pimpinan lain.
”Sekarang saya bersama Bu Sari memimpin paripurna, Pak Dasco ada bersama Pak Saan menemui perwakilan AMPB, Pak Cucun menerima aspirasi masyarakat ya memang kami membagi tugasnya,” jelasnya.
Puan meyakini alokasi waktu yang tersisa sangat cukup untuk merampungkan pembentukan undang-undang tersebut. Dia juga mengingatkan agar setiap penyampaian aspirasi publik tetap mengedepankan etika dan mekanisme yang berlaku.
Ada Waktu untuk Menyelesaikan
”Insya Allah masih ada waktu empat setengah bulan, buat menyelesaikannya sesuai dengan yang tadi disepakati. Ya selayaknya bertamu ke rumah orang, bagaimana adabnya itu juga yang berlaku,” imbau Puan.
Di luar Gedung DPR RI, jalannya penyampaian pendapat oleh AMPB dipastikan berlangsung aman. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa situasi keamanan Jakarta tetap terkendali dan massa bertindak tertib hingga membubarkan diri secara bertahap sejak pukul 12.30 WIB dengan pengawalan TNI-Polri.
”Alhamdulillah pada hari ini, massa aman, tertib dan terkendalikan. Aspirasi harus berjalan tertib, mengingat ada masyarakat yang harus melakukan aktivitas lainnya,” tandas Budi.








