catrawarta.com - Gelombang penolakan terhadap keberadaan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya muncul di sejumlah daerah.
Penolakan tersebut kembali menjadi sorotan setelah aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat di berbagai daerah kemudian menyuarakan penolakan terhadap keberadaan maupun rencana pembentukan organisasi tersebut di wilayah mereka.
Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang sejumlah provinsinya mencatat adanya penolakan terhadap GRIB. Di Kalimantan Timur, penolakan terhadap GRIB Jaya muncul melalui aksi dan pernyataan sejumlah organisasi masyarakat.
Dayak Tolak GRIB Jaya
Sementara di Kalimantan Tengah, Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan penolakan terhadap keberadaan GRIB Jaya.
Dalam aksi tersebut, penolakan disampaikan secara terbuka. Humas Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyatakan Kalimantan Tengah menolak kehadiran GRIB Jaya.
Penolakan serupa juga disuarakan di Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keberadaan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan ormas tersebut berpotensi memicu keresahan.
”Tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIB di Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Krisantus.
Tidak Beri Ruang untuk GRIB
Dia juga telah menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Barat agar tidak memberikan ruang audiensi kepada GRIB.
Menurut Krisantus, sikap tersebut diambil setelah dirinya melihat berbagai pemberitaan mengenai keributan yang dikaitkan dengan keberadaan ormas tersebut di sejumlah daerah.
”Saya sudah perintahkan kepada Kesbangpol jangan diterima untuk audiensi dan sebagainya,” ujarnya.
Pernyataan Krisantus tersebut sebenarnya telah disampaikan saat Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-39 di Rumah Radakng, Pontianak, pada 20 Mei 2025. Namun, video pernyataan tersebut kembali beredar dan diunggah di media sosial setelah terjadinya kerusuhan di Jakarta pada 27 Agustus 2026.
Masyarakat Kalimantan Selatan Menolak
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, nama GRIB Jaya juga disebut masuk dalam daftar organisasi yang mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Tak hanya di Kalimantan, penolakan terhadap keberadaan GRIB juga pernah disampaikan Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menolak kehadiran organisasi masyarakat GRIB di Pulau Dewata. Penolakan tersebut telah disampaikan Koster pada Mei 2025.
”Tidak akan diterima, pemerintah daerah berhak menolak sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah,” kata Koster saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Bali, Senin (12/5/2025).
Penolakan terhadap GRIB di sejumlah daerah tersebut kini kembali menjadi perhatian publik di tengah berkembangnya berbagai isu mengenai keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat tersebut.








