catrawarta.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) genap berusia 18 tahun. Usia ini menandai fase kedewasaan bukan hanya secara struktural, tetapi juga secara etik dan ideologis bagi sebuah organisasi. Bagi Gerindra momentum ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, melainkan ujian sejarah atas arah, watak, dan tanggung jawab politiknya di tengah kekuasaan.
Gerindra lahir dari dinamika politik pasca Reformasi, berangkat dari kegagalan Prabowo Subianto memenangkan Konvensi Partai Golkar sebagai calon presiden. Setelah hampir satu dekade menghilang dari panggung politik nasional pasca 1998, Prabowo kembali dengan membangun kendaraan politik baru. Didirikan pada 2008 dan pertama kali mengikuti Pemilu 2009, Gerindra sejak awal tumbuh sebagai partai dengan figur sentral yang sangat dominan.
Tema peringatan 18 tahun Gerindra, “Kompak, Bergerak, Berdampak”, selain pesan internal sekaligus juga janji publik. Kekompakan diperlukan untuk menjaga soliditas, gerak politik dibutuhkan untuk mempertahankan relevansi, serta adanya kebermanfaatan menjadi ukuran keberadaan sebuah partai bagi rakyat. Agar tidak sekedar slogan seremonial, tema ini harus diaplikasikan ke dalam praktik kekuasaan yang beretika dan berpihak pada kepentingan publik.
Secara normatif Gerindra memiliki fondasi ideologis yang kuat. Dalam jati diri kader dan manifesto perjuangannya—yang dirumuskan sejak Desember 2007 oleh para pendiri—Gerindra menegaskan politik sebagai alat perjuangan untuk membela kaum lemah, miskin, dan tertindas. Visi tentang Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, makmur, demokratis, dan berketuhanan sesuai Pancasila dan UUD 1945 telah tertulis jelas. Tantangan sesungguhnya bukan pada rumusan nilai, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya.
Kini, ketika Gerindra berada dalam posisi puncak kekuasaan, ujian itu menjadi semakin nyata. Sejarah politik Indonesia mengajarkan bahwa banyak partai runtuh bukan karena kekalahan elektoral, melainkan karena kegagalan menjaga integritas setelah menang. Kekuasaan kerap menjauhkan partai dari rakyat, menjerumuskannya pada pragmatisme, oligarki, dan politik transaksional.
Dalam konteks ini, peran Prabowo Subianto menjadi sangat menentukan. Sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, ia memegang otoritas moral dan politik untuk menentukan arah sejarah partainya. Kekuasaan yang dimiliki semestinya digunakan untuk menegakkan disiplin etika, memberantas korupsi, dan memastikan kader-kader Gerindra yang menduduki jabatan publik benar-benar mengemban amanah rakyat, bukan sekadar menikmati privilese kekuasaan.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat sekaligus bermartabat. Kuat dalam menegakkan kedaulatan nasional, cerdas dalam membaca tantangan global, dan berani menjaga demokrasi dari intervensi oligarki serta politik uang. Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan kelam sejarah, maka keteladanan harus dimulai dari dalam tubuh partai—melalui kaderisasi yang matang, profesionalisme pejabat publik, dan keberpihakan nyata pada kesejahteraan rakyat.
Lebih jauh, Gerindra dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar, menjadi pelopor reformasi demokrasi. Demokrasi Indonesia hingga kini masih dibayangi praktik curang, politik uang, intimidasi, dan manipulasi elektoral. Padahal sejarah mencatat Pemilu 1955 sebagai bukti bahwa pemilu yang jujur, bebas, dan beradab bukanlah utopia. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keberanian moral untuk memutus tradisi buruk tersebut.
Gerindra tidak boleh berhenti sebagai partai kendaraan kekuasaan, apalagi terjebak dalam orientasi elektoral semata. Ia harus bertransformasi menjadi partai politik sejati—partai yang mampu mengagregasikan kepentingan rakyat, mencerdaskan masyarakat sipil, serta memuliakan demokrasi sebagai proses, bukan sekadar hasil.
Pada usia ke-18 ini, tidak ada alasan lagi Partai Gerindra untuk berlindung di balik romantisme perjuangan atau retorika nasionalisme. Genggaman Kekuasaan yang kini dicapai justru harus dibuktikan dengan nyata. Sanggupkah Gerindra melepaskan diri dari stigma partai kendaraan dan menegakkan etika politik? Atau justru mengulang pola lama demokrasi Indonesia—pragmatisme, oligarki, dan money politic—dengan wajah baru.
Sejarah tidak memberi ruang bagi sikap setengah-setengah. Jika Gerindra gagal melakukan reformasi internal dan membersihkan kekuasaan dari korupsi serta manipulasi demokrasi, maka kemenangan hari ini tak lebih dari jeda sebelum kejatuhan moral yang lebih besar. Rakyat tidak membutuhkan partai yang kuat di istana, tetapi partai yang berani menahan diri dari keserakahan kekuasaan dan tunduk pada kehendak demokrasi.








