catrawarta.com - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut seakan tiada henti. Ketika tulisan ini dibuat, kasus keracunan juga sedang terjadi di sebuah sekolah di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan anak didik mengalami gejala keracunan setelah makan jatah MBG.
Hampir setiap hari ada informasi keracunan MBG. Dan setiap keracunan tidak ada penyelesaian tuntas yang bisa membuat efek jera. Beda halnya dengan warung makan atau hajatan, ketika ada keracunan langsung dengan cepat ada proses hukum.
Pada kasus keracunan MBG, sepertinya tidak ada niat membawa ke ranah hukum supaya memberi peringatan ke penyelenggara bahwa keracunan disengaja atau tidak disengaja bisa berdampak hukum. Entah tidak ada niatan membawa ke ranah hukum atau memang para penyelenggara kebal hukum.
Bisa jadi ada rasa sungkan atau ketakutan atau memang sengaja menutup mata pada kasus keracunan yang setiap saat terjadi. Mengapa sungkan atau takut? Sebagian besar mitra MBG merupakan apparat TNI dan polisi.
Masyarakat terpaksa ”memaklumi” meskipun sebenarnya tidak bisa menerima ketika anak-anaknya menjadi korban. Tidak ada satupun tersangka atau orang yang mau bertanggung jawab.
Tak Mempan Kritik, Program Jalan Terus
Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat 43.838 korban keracunan di 36 provinsi sejak 2025. Jumlah tersebut belum termasuk yang hari ini mengalami keracunan dan akan keracunan esok atau mendatang.
Ribuan kritik – halus maupun kasar – bahkan demonstrasi tampaknya tidak mempan. Respons yang muncul bukan saja tidak menanggapi kritik tetapi malah ada yang mengintimidasi para korban supaya kabar keracunan tidak sampai terungkap.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program MBG tidak mungkin dihentikan karena sudah menjadi tender politik Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu menegaskan betapa kritik, saran dan masukan tidak akan pernah mempan.
Bisa saja – maaf – sampai ada korban meninggal pun, program tersebut tidak akan dihentikan. Korban seolah tidak ada nilainya, nyawa manusia bukan pertimbangan utama. Begitu rendahkah simpati dan empati para petinggi negeri ini, menganggap keracunan hanya soal kebiasaan.
Para orang tua, utamanya ibu-ibu, sudah sangat lelah menyuarakan kritik dan saran. Suara sekeras apapun tidak akan mempengaruhi pola pikir pejabat negeri.
Kini, mereka hanya bisa bersimpuh dan memohon,” Jangan ‘racuni’ anak kami.”








