Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Pena Catra

Dekrit Dalam Sejarah

Penulis: Wahjudi Djaja 5 Jul 2026 3 menit baca
Speaker in a white suit raises a clenched fist at microphones during a political rally, surrounded by a crowd and reporters.
Ilustrasi Presiden Soekarno. (Sumber: Catrawarta)
Bagikan:
1

catrawarta.com - Sejarah kadang diwarnai dengan kondisi to be or not to be, hidup atau mati. Sebuah kondisi di mana tak ada jalan lain yang bisa ditempuh akibat benturan kekuatan dan kepentingan. Dialog, yang merupakan indikator demokrasi, tak lagi mampu melahirkan kanal untuk menyalurkan aspirasi.

Dekrit (decernere, decretum, decree) berarti ketetapan atau sesuatu yang diputuskan, dianggap sebagai jalan keluar. Dikeluarkan oleh pemegang otoritas kekuasaan demi upaya menyelamatkan entitas negara. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, dekrit (dekret) berkekuatan hukum dan bisa dijadikan landasan untuk mengambil keputusan politik tetapi, di lain pihak, membuka munculnya kekuatan baru yang boleh jadi lebih otoriter.

Munculnya dekrit dalam sejarah pemerintahan dan ketatanegaraan kita setidaknya meliputi dua peristiwa, yakni Dekrit Presiden 5 Juli 1959 era Bung Karno dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 era Gus Dur.

Baca Juga
5 artikel
  1. Pena Catra Jangan ‘Racuni’ Anak Kami →
  2. Pena Catra Kegagapan Menghadapi dan Mengatasi Bencana →
  3. Pena Catra Akhir Cerita ‘Demonstrasi’ →
  4. Pena Catra Pemadaman Kebakaran Hutan, Jangan Libatkan Anak-Anak! →
  5. Pena Catra Mengapa Mereka Marah? →

Pemilu pertama pada 1955, yang dianggap paling demokratis sepanjang sejarah kita, ternyata tidak dengan sendirinya mampu dijadikan momentum untuk menatap pemerintahan dan mengisi kemerdekaan. Konflik dan gonta-ganti pemerintahan terjadi pada era Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan era Demokrasi Terpimpin (1957-1965).

Puncaknya, Konstituante atau lembaga pembuat undang-undang mengalami deadlock. Panjang lebar Adnan Buyung Nasution mengulas latar belakang kondisi di atas dalam disertasinya yang dibukukan berjudul “Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959”.

Pada halaman 314 Adnan, mengutip Daniel S Lev, menulis:

“Karena beredarnya desas-desus tentang kemungkinan terjadinya kudeta militer, pada bulan Januari dan Februari 1959, usul Nasution (pen: Jenderal AH Nasution) pada bulan Agustus 1958 untuk menegakkan kembali UUD 1945 sekali lagi menjadi topik yang dianggap memungkinkan penyelesaian kompromi. Sukarno, yang masih menolaknya pada tahun 1958, sekarang menyetujuinya ‘karena tak ada kompromi lain yang dapat dijalankan dan juga karena tekanan yang semakin besar dari Dewan Nasional supaya ia mengambil langkah ini”.

Demikianlah, pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit. Isinya, pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Sukarno pun menguat dengan Demokrasi Terpimpin hingga berujung pada prahara 1965.

Dekrit kedua keluar pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Aspirasi untuk menggelar Sidang Istimewa MPR menguat. Beberapa kasus yang dibahas Panitia Khusus dan menonjol saat itu antara lain Buloggate, Bruneigate, kebijakan kontroversial hingga pemecatan Kapolri Bimantoro.

Presiden Gus Dur akhirnya mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001, antara lain berisi pembekuan MPR dan DPR RI, menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun, dan membekukan Partai Golkar. Namun, dekrit ini tidak mendapat dukungan TNI/Polri dan dinilai tidak sah oleh MA.

Pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti sekarang Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan dekrit untuk mengembalikan arah negara yang, dalam pandangan banyak pihak, terlalu pro pada oligarki? Kita tidak tahu pasti. Faktanya belum ada lembaga resmi yang menyuarakan karena semua seperti masih dalam kendali presiden.

Sebagai rakyat kecil kita hanya bisa berharap agar jalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai rel konstitusi. Penggunaan anggaran tidak saja harus benar dan transparan tetapi juga tidak boleh mengabaikan UU. Bagaimanapun, sekecil apapun uang rakyat, harus dipertanggung jawabkan di hadapan rakyat dan mahkamah sejarah.

Ksatrian Sendaren, 5 Juli 2026

Tags:
#Dekrit #Dekrit Presiden #gus dur #Indonesia #sejarah #Soekarno
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
PenulisWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Pena Catra

Jangan ‘Racuni’ Anak Kami

Wicaksana • 8 Sep 2026
Pena Catra

Di Jalanan, Kami Sandarkan Cita-cita

Wahjudi Djaja • 18 Mei 2026
Pena Catra

7 Juni 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi

Wahjudi Djaja • 7 Jun 2026
Pena Catra

Ketika Kesadaran (Mulai) Bangkit

Wahjudi Djaja • 13 Jun 2026
Pena Catra

Dentuman Tradisi, Ledakan Petaka

Yuliantoro • 22 Feb 2026
Pena Catra

Refleksi 12 Mei, Martil Perubahan & Bangsa yang Kehilangan Martabat

Yuliantoro • 12 Mei 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Rocket bound by chains within a red no-entry circle over a city skyline, conveying a prohibition or ban on missiles.
Pena Catra

Nuklir untuk Perdamaian

Wicaksana • 9 Agu 2026
Indonesian official in a beige uniform and black peci sits at a desk with a microphone, tablet, papers, and a small Indonesian flag.
Pena Catra

Komunikasi Nirempati

Wicaksana • 3 Agu 2026
Stylized portrait of a high-ranking officer in a dark green ceremonial uniform with gold epaulettes, medals, and a sword, seated in a carved chair.
Pena Catra

Wirya, Arta dan Winasis

Wahjudi Djaja • 22 Jul 2026
Pena Catra

Mudahnya Menjadi Pejabat

Wahjudi Djaja • 15 Jul 2026
Pena Catra

Proyek Maddox Jolie

Wahjudi Djaja • 7 Jul 2026
Two soccer players chase the ball on a green field; a yellow-clad goalkeeper and a blue-and-white defender contest a multi-colored ball with a crowded stadium in the background.
Pena Catra

Tanjung Verde: Big Dream, Refuse to Lose

Wahjudi Djaja • 4 Jul 2026
Pena Catra

Iptu Sena dan Permohonan Maaf Seorang Polisi

Wahjudi Djaja • 1 Jul 2026
Pena Catra

Pilihan Sekolah dan Pertaruhan Masa Depan

Wahjudi Djaja • 30 Jun 2026
1
Follow us on
Up Next: Usulan Perda penamaan berbahasa Sunda dinilai menjaga identitas budaya, tetapi juga memperkuat pariwisata, ekonomi kreatif, dan daya saing Jawa Barat. Bahasa Sunda, Lebih dari Sekadar Nama
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network