catrawarta.com - Setiap 20 April, diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Nyaris selalu seragam seremonialnya. Ajakan menjadi konsumen cerdas, imbauan membaca label, hingga dorongan mencintai produk dalam negeri. Akan tetapi, di balik jargon itu, pertanyaan mendasarnya justru jarang disentuh adalah apakah konsumen Indonesia benar-benar berdaulat, atau sekadar menjadi objek pasar yang terus dieksploitasi?
Secara normatif, posisi konsumen terlihat kokoh dan kuat. Negara telah menghadirkan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Di atas kertas, relasi antara pelaku usaha dan konsumen terlihat seimbang.
Namun realitas berkata lain. Di era ekonomi digital, konsumen justru menghadapi bentuk eksploitasi yang lebih halus dan kompleks. Platform e-commerce menciptakan ilusi keamanan melalui sistem rating dan ulasan, tetapi manipulasi tetap terjadi. Barang tidak sesuai deskripsi, layanan purna jual yang berbelit, hingga mekanisme pengembalian dana yang menyulitkan menjadi pengalaman sehari-hari. Konsumen diposisikan sebagai “raja”—tetapi tanpa mahkota kekuasaan yang nyata.
Lebih jauh, praktik bisnis kerap memanfaatkan kelemahan psikologis konsumen. Diskon semu, flash sale, dan skema paylater mendorong perilaku konsumtif yang tidak rasional. Dalam kondisi ini, konsumen tidak lagi bertindak sebagai subjek yang otonom, melainkan sebagai target yang dikondisikan oleh algoritma dan strategi pemasaran. Kedaulatan pun bergeser menjadi ilusi.
Di sinilah problem struktural itu tampak jelas ketimpangan informasi dan kekuasaan. Pelaku usaha memiliki akses data, teknologi, dan modal yang jauh lebih besar dibanding konsumen. Sementara itu, negara sering kali tertinggal dalam pengawasan. Penegakan hukum belum memberikan efek jera, dan edukasi konsumen belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ironisnya, narasi “konsumen cerdas” justru berpotensi mengalihkan tanggung jawab. Ketika terjadi kerugian, konsumen kerap disalahkan karena dianggap kurang teliti atau tergiur harga murah. Padahal, perlindungan konsumen bukan semata soal kecerdasan individu, melainkan soal keadilan sistem.
Momentum Hari Konsumen Nasional seharusnya menjadi refleksi kritis, bukan sekadar seremoni tahunan. Negara perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara tegas. Pelaku usaha harus didorong untuk menegakkan etika bisnis, bukan sekadar mengejar keuntungan. Dan yang tak kalah penting, konsumen harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar angka dalam statistik penjualan.
Kedaulatan konsumen bukanlah slogan. Ia adalah ukuran sejauh mana negara hadir melindungi warganya dari praktik ekonomi yang tidak adil. Tanpa itu, konsumen akan terus menjadi pasar—yang ramai, tetapi tak berdaya. *








