catrawarta.com - Kasus Ribuan Guru Honorer di Bandung Belum Gajian, “Ini Kedzaliman Negara”
Sebanyak 3.144 tenaga pendidik—mulai dari guru sekolah hingga PAUD di kota Bandung—belum menerima gaji honorer sejak Januari 2026. Alasan yang dikemukakan Pemkot Bandung karena tersandera regulasi. Pejabat Pemkot Bandung mengatakan anggaran sebesar Rp51 miliar sudah disiapkan. Namun belum bisa dicairkan karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur masalah pencairan.
Ironis! Di sinilah persoalan menemukan titik krusialnya. Negara, melalui pemerintah daerah dan DPRD, gagal menghadirkan kepastian hukum sebelum mempekerjakan tenaga honorer. Ketika regulasi belum siap, tetapi tenaga kerja sudah direkrut dan dipekerjakan, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan bentuk ketidakadilan yang nyata.
Dalam perspektif hukum, ini pelanggaran hak dan kelalaian Negara. Keterlambatan atau bahkan ketiadaan pembayaran upah atas pekerjaan yang telah dilakukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hubungan kerja. Hak atas upah bukan sekadar konsekuensi administratif, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam prinsip keadilan sosial.
Negara tidak bisa berlindung di balik dalih “proses regulasi”. Justru, kewajiban negara adalah memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang matang sebelum dijalankan. Ketika pemerintah tetap mempekerjakan guru honorer tanpa kepastian skema penggajian yang sah, maka negara telah melakukan maladministrasi.
Merujuk pada prinsip good governance, tindakan ini mencerminkan kegagalan dalam asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalitas. Regulasi seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik, bukan penghalang. Jika aturan justru menyebabkan hak pekerja terabaikan, maka yang keliru bukan hanya implementasinya, tetapi juga cara berpikir dalam merancang kebijakan.
Perspektif sosial-psikologis ini adalah luka kolektif dan erosi kepercayaan. Dampak sosial-psikologis dari peristiwa ini jauh lebih dalam. Guru bukan sekadar pekerja. Guru adalah pilar pembentuk karakter generasi. Ketika mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan yang layak, yang tercederai bukan hanya kesejahteraan individu, tetapi juga martabat profesi.
Secara psikologis, kondisi ini memicu stres berkepanjangan, kecemasan ekonomi, hingga kelelahan emosional (burnout). Guru yang seharusnya hadir dengan ketenangan dan dedikasi dalam mendidik, justru dibayangi ketidakpastian hidup. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan kualitas pembelajaran dan merusak ekosistem pendidikan.
Lebih luas lagi, masyarakat akan menyerap pesan yang berbahaya bahwa negara tidak hadir untuk melindungi mereka yang mengabdi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan terkikis. Ketika kepercayaan runtuh, maka legitimasi kekuasaan pun ikut melemah.
Negara Tidak Boleh Abai
Dalih “proses” tidak bisa menjadi pembenaran atas penderitaan ribuan guru. Pemerintah daerah dan DPRD semestinya memastikan sinkronisasi regulasi sebelum kebijakan dijalankan. Ketidaksiapan ini menunjukkan buruknya koordinasi dan perencanaan—sebuah ironi di tengah jargon profesionalisme birokrasi.
Lebih dari itu, ini bukan sekadar soal administrasi anggaran, tetapi soal moralitas kekuasaan. Negara tidak boleh mendzalimi warganya, apalagi mereka yang berada di garda depan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita tidak hanya gagal menghargai guru, tetapi juga sedang meruntuhkan fondasi masa depan bangsa itu sendiri. Sebab, dari ruang-ruang kelas yang sunyi itulah masa depan Indonesia sedang dibentuk—atau justru diabaikan.








