Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

RUU Sisdiknas, Pemerintah Pusat Bisa Kelola PAUD hingga SMA Tertentu

Penulis: Siswantini Suryandari 19 Jul 2026 2 menit baca
Diperbarui Juli 19, 2026
RUU Sisdiknas yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI mulai menuai beragam tanggapan dari kalangan pendidikan.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah. (dok Kemendikdasmen)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI mulai menuai beragam tanggapan dari kalangan pendidikan. 

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan penerapan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari program wajib belajar nasional.

Dalam draf RUU tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga mengusulkan agar pemerintah pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. 

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Namun, kewenangan tersebut tidak dimaksudkan mengambil alih pengelolaan sekolah yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang dikelola pemerintah pusat akan berfungsi sebagai model praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah.

“Kehadiran satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan strategis nasional, mendorong inovasi pendidikan, sekaligus menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah,” kata Toni dalam tayangan YouTube DPR RI.

Saat ini, pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi bertanggung jawab mengelola jenjang SMA dan SMK, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola PAUD, SD, dan SMP.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI mulai menuai beragam tanggapan dari kalangan pendidikan.
dok Kemendikdasmen

Dalam usulannya, Kemendikdasmen menawarkan tiga jenis satuan pendidikan yang dapat diselenggarakan pemerintah pusat.

Pertama, Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Kedua, Sekolah Garuda dan akademi olahraga yang ditujukan bagi peserta didik dengan bakat serta kecerdasan istimewa. 

Ketiga, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang mengintegrasikan layanan pendidikan lintas jenjang dalam satu ekosistem.

“Tiga model ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dapat hadir untuk menjawab kebutuhan yang bersifat khusus dan strategis tanpa mengubah struktur dasar kewenangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga mengusulkan penerapan konsep desentralisasi asimetris dalam RUU Sisdiknas. Melalui skema ini, pemerintah pusat dapat mengambil alih sementara sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan di suatu daerah apabila daerah tersebut dinilai tidak mampu memenuhi standar pelayanan minimal atau mengalami ketertinggalan pendidikan yang signifikan.

Menurut Toni, mekanisme tersebut bertujuan memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, bukan untuk mengurangi otonomi daerah.

“Tujuannya bukan untuk mengurangi otonomi daerah, tetapi sebagai instrumen korektif agar hak peserta didik atas layanan pendidikan bermutu tetap terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Meski demikian, secara umum pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan tidak berubah. Pemerintah daerah tetap mengelola pendidikan pada jenjang SD hingga SMA/SMK sesuai ketentuan, sedangkan pemerintah pusat tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tags:
#Komisi X DPR RI #PAUD #RUU Sisdiknas #wewenang pengelolaan pendidikan
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 Tertinggi dalam 11 Tahun, Bukan Berarti Masalah Toleransi Selesai

Siswantini Suryandari • 24 Agu 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Catra Cendekia

Literasi Digital dan Pendidikan Karakter Jadi Benteng Cegah Radikalisme pada Anak

dhiya • 7 Mar 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Djoko Suryo, berpulang ke haribaan-Nya pada Senin, 7 September 2026.
Catra Cendekia

Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Buku berjudul “Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” menjadi perhatian setelah judul dan isinya ramai beredar di media sosial.
Catra Cendekia

Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Indikator garis kemiskinan kerap memicu perdebatan di masyarakat, terutama ketika angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan standar internasional Bank Dunia.
Catra Cendekia

Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia

Siswantini Suryandari • 6 Sep 2026
BRIN Fire Hotspot map showing fire detections across Indonesia in the last 24 hours with yellow markers and a bottom status panel.
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Man in a navy suit and glasses speaks, wearing a lapel mic, in front of a wall of black-and-white portrait plaques. Rektor UIN Jakarta: RUU Sisdiknas Harus Ciptakan Kampus Berdampak
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network