Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Ada Lorong Kematian di KUHP Baru -Mahasiswa Universitas Terbuka Uji Pasal Hukuman Mati

Penulis: Giffari Ighfirlana 14 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
#image_title
Bagikan:
0

catrawarta.com - Sepuluh tahun menunggu mati. Bukan di hadapan regu tembak, melainkan di lorong waktu yang menekan. Itulah gambaran yang muncul dari Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, sebagaimana dibaca secara kritis oleh delapan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka.

Pandangan itu mereka sampaikan saat mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/1/2026). Fokus mereka tertuju pada pengaturan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun—sebuah konsep yang secara teoritis dimaksudkan memberi ruang rehabilitasi, namun dalam praktik berpotensi menimbulkan penderitaan berkepanjangan.

Para pemohon menyebut kondisi tersebut sebagai death row phenomenon atau fenomena lorong kematian. Individu hidup dalam ketidakpastian ekstrem, menunggu keputusan negara atas hidup dan matinya selama satu dekade penuh.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

“Tekanan psikologis dari menunggu keputusan itu dapat menimbulkan penderitaan mental dan emosional yang intens,” kata Vendy Setiawan, perwakilan pemohon, di hadapan majelis hakim.

Pasal 100 KUHP terdiri atas enam ayat. Para mahasiswa secara khusus menggugat ayat (1) dan ayat (4). Ayat (1) menyatakan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa, harapan memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Sementara ayat (4) membuka peluang perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, melalui keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Masalahnya, menurut para pemohon, frasa-frasa tersebut tidak memiliki ukuran normatif yang jelas dan terukur. Apa yang dimaksud dengan “penyesalan”? Bagaimana negara menilai “harapan memperbaiki diri”? Standar “perbuatan terpuji” seperti apa yang relevan secara hukum?

Ketidakjelasan itu dinilai bertentangan dengan prinsip lex certa dan lex scripta, yang menuntut norma pidana dirumuskan secara tegas dan dapat diprediksi akibat hukumnya.

“Pasal 100 KUHP tidak memberikan kerangka normatif yang memungkinkan subjek hukum memprediksi hasil dari masa percobaan 10 tahun,” ujar Vendy, seperti dikutip Antara.

Pemohon lainnya, Sofia Arfind Putri, menilai ketentuan tersebut meniadakan legitimate expectation—hak terpidana untuk mengetahui secara rasional sejak awal perilaku apa yang secara hukum berdampak pada nasibnya.

Menurut para pemohon, Pasal 100 KUHP juga tidak mengatur indikator objektif, lembaga penilai yang berwenang, metode evaluasi, maupun mekanisme keberatan selama masa percobaan. Celah ini dinilai berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara antar-terpidana mati dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Kondisi tersebut dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil.

Sebagai solusi, para pemohon meminta Mahkamah menambahkan ayat (7) pada Pasal 100 KUHP yang mengatur bahwa penilaian kriteria masa percobaan harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, lengkap dengan indikator penilaian dan penetapan lembaga berwenang.

Permohonan ini tercatat sebagai Perkara Nomor 281/PUU-XXIII/2025.

Catatan dari Mahkamah

Sidang pemeriksaan pendahuluan dipimpin Arief Hidayat bersama Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Dalam nasihatnya, Enny Nurbaningsih menyoroti kedudukan hukum para pemohon. Ia meminta kejelasan mengenai kerugian konstitusional yang dialami secara langsung akibat berlakunya pasal yang diuji.

Mahkamah memberi waktu 14 hari kepada para pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.

Di ruang sidang itu, perdebatan bukan semata soal hukuman mati. Yang dipersoalkan adalah apakah hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju humanisasi, atau justru menciptakan lorong panjang bernama ketidakpastian—sebuah lorong kematian yang tak terlihat, namun menyiksa.

Tags:
#Hakim #Hukum #KUHAP Baru #Mati #Percobaan
PenulisGiffari Ighfirlana
Alumnus Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Ketika Pelanggaran Etika Justru Diberi Kesempatan: Kritik atas Kasus Penyamaran Pramugari
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network