Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Awal Ramadhan Kembali Berbeda, “Pemerintah Gagal Menjadi Otoritas Pemersatu”

Penulis: dhiya 18 Feb 2026 4 menit baca
Diperbarui Februari 18, 2026
Dr. KH. M. Hilmy Muhammad,. M. A (Senator/DPD dari DIY) menyampaikan siaran pers terkait perbedaan awal Ramadhan, Rabu (17/2/26) di Kantor DPD Yogyakarta. Foto: istimewa
Bagikan:
0

catrawarta.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik keras pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) RI, atas kembali terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadhan tahun ini. Ia menilai peristiwa ini menegaskan lemahnya otoritas negara dalam memimpin dan menyatukan umat Islam.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, dalam kaidah fiqh, jika pemerintah telah menetapkan suatu keputusan melalui mekanisme resmi, maka keputusan itu semestinya mengikat dan menjadi rujukan bersama.

“Dalam Kaidah Fiqh sangat jelas, terdapat prinsip ‘hukmul hakim yarfa’ul khilaf’, yang berarti keputusan pemerintah harus mengakhiri perbedaan. Keputusan pemerintah terkait awal Ramadhan ini harus mengakhiri perbedaan, bukan justru dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Jika setelah ditetapkan kok masih terjadi perbedaan, maka itu menunjukkan pemerintah gagal menjalankan otoritasnya,” tegas anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/02/26).

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Gus Hilmy menegaskan bahwa dalam konteks penetapan awal dan akhir Ramadhan, ulil amri adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional, data astronomi, serta rukyat. 

Selain itu, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menyoroti pelaksanaan sidang isbat yang setiap tahun digelar, namun tidak pernah menghasilkan keputusan atau ketetapan yang utuh. Keputusan sidang isbat bersifat deklaratif, bukan regulatif. Pemerintah mengumumkan, tetapi tidak memastikan keputusan tersebut berlaku sebagai sistem nasional yang mengikat. Akibatnya, setiap tahun umat kembali berada dalam situasi yang sama. Negara tidak benar-benar mengakhiri perbedaan, tetapi justru mengelolanya sebagai rutinitas tahunan tanpa solusi.

“Kalau hasil akhirnya tetap membolehkan masing-masing berjalan sendiri, lalu di mana fungsi pemersatunya? Sidang isbat tidak boleh hanya menjadi forum formalitas yang mengumumkan perbedaan. Ini namanya tidak berusaha menyelesaikan potensi konflik, tetapi justru membiarkan konflik itu makin meluas. Ada kegagalan desain kebijakan negara, sebab kita memiliki kemampuan astronomi yang sangat maju dan mampu menghitung posisi bulan secara akurat,” ujar Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut.

Ketua Bidang Ukhuwwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem nasional yang terintegrasi dalam pengelolaan zakat dan penyelenggaraan haji, yang mampu menghadirkan ketertiban, kepastian, dan kesatuan umat di bawah satu otoritas negara. Artinya, menurut Gus Hilmy, negara memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat untuk membangun kesatuan, namun dalam penetapan awal Ramadhan, perangkat tersebut belum dihadirkan sebagai otoritas yang final dan mengikat.

“Dalam zakat dan haji, misalnya, negara hadir kuat dan tegas. Tidak ada dualisme otoritas. Tapi dalam penetapan awal puasa, negara justru membiarkan dualisme terjadi setiap tahun. Ini menunjukkan inkonsistensi serius dalam menjalankan fungsi negara,” tegasnya.

Gus Hilmy juga membandingkan dengan negara-negara lain yang mampu menetapkan awal Ramadhan secara seragam tanpa perbedaan terbuka di tengah masyarakat. Banyak negara yang menetapkan standar nasional yang jelas dan mengikat, serta menjalankan otoritasnya secara konsisten.

“Negara-negara lain bisa menghadirkan kesatuan karena pemerintahnya menjalankan fungsi kepemimpinan dengan wibawa. Misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Timur Tengah juga demikian. Pemerintah menjadi dirijen yang memimpin, bukan sekadar pengamat yang membiarkan perbedaan terus terjadi,” kata Gus Hilmy.

Dengan jumlah umat Islam lebih dari 240 juta jiwa, Gus Hilmy menilai negara memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan kepastian. Penetapan awal Ramadhan bukan hanya persoalan ibadah personal, tetapi juga menyangkut ketertiban sosial, kepastian administrasi, dan kewibawaan negara. 

“Persatuan itu perlu terus diupayakan. Persatuan bukan hanya urusan orang perorang, tapi bila memungkinkan sampai pada soal institusi dan kelembagaan. Negara harus hadir untuk memastikan itu. Tidak cukup hanya dengan imbauan untuk saling menghormati, tapi harus diwujudkan melalui keputusan yang jelas, tegas, dan mengikat,” papar Gus Hilmy.

Gus Hilmy juga menegaskan perlunya penetapan kalender hijriyah yang pasti sehingga dapat menjadi pegangan semua kalangan. Dengan demikian, menurut Gus Hilmy, akan ada sanksi bagi yang menolak. 

“Negara harus menjadi otoritas yang mengakhiri perbedaan. Maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sidang isbat dan segera membangun sistem penetapan kalender hijriyah nasional yang baku, mengikat, dan memiliki kepastian hukum, agar negara benar-benar hadir sebagai pemersatu umat Islam di Indonesia. Kepastian hukum ini akan memberikan konsekuensi pada kelompok yang tidak patuh. Umpamanya diberi sanksi administratif apa gitu. Supaya ini menjadi pemikiran bersama, karena ini demi menjaga hal yang lebih besar, yaitu persatuan umat,” pungkas Gus Hilmy.

Tags:
#DPD Hilmi Muhammad #Gagal #Menjadi pemersatu #Pemerintah #ramadhan #Senator
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: KPH Kedu Utara Fokus Hijaukan Magelang, Temanggung, Wonosobo  
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network