catrawarta.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agutus 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta.
Dalam rencananya, belanja negara diestimasikan dalam angka sekitar Rp4.097 triliun. Sementara pendapatan negara direncanakan bisa tembus hingga sekitar Rp3.426 triliun.
Berdasarkan angka tersebut, pemerintah memperkirakan defisit anggaran berada di level 2,40 persen terhadap prpduk domestik bruto (PDB).
Fokus Delapan Prioritas
Dari angka belanja negara yang lebih dari Rp 4 triliun ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap jika fokus RAPBN 2027 kali ini memang tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Adapun PKPN ini telah lebih dulu terbagi ke dalam delapan klaster prioritas. Di antaranya yakni meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, perumahan dan ketahanan bencana, hingga penurunan kemiskinan.
“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat,” terang Purbaya dalam Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Kamis (20/8/2026).
BGN Jadi Lembaga Anggaran Tertinggi
Dari delapan klaster ini, tercatat belanja paling tinggi dialokasikan Pemerintah untuk lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang kini dipimpin politikus Partai Gerindra Sudaryono itu ditetapkan bakal mendapat pagu anggaran sebesar Rp240,2 triliun.
Anggaran ini disebut bertujuan untuk memperluas cakupan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar di angka 72,1 juta masyarakat di seluruh daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa lonjakan anggaran jumbo bagi BGN ini merupakan komitmen konkret dalam mengutamakan investasi sumber daya manusia dan perlindungan sosial tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal.
”APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa,” jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8/2026) lalu.
Salip Kemenhan hingga PU
Angka tersebut menempatkan BGN di posisi teratas dari 10 kementerian/lembaga dengan alokasi belanja terbesar tahun depan. Bahkan, anggaran BGN berhasil menyalip Kementerian Pertahanan hingga Pekerjaan Umum.
Adapun rincian dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran tertinggi di RAPBN 2027 tersebut yakni sebagai berikut:
- Badan Gizi Nasional: Rp 240,2 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp 189 triliun
- Kepolisian RI: Rp 139,2 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 114,59 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp 102,12 triliun
- Kementerian Agama: Rp 87,7 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 84,7 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 65,17 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 61,10 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp 49,8 triliun
Secara keseluruhan, total anggaran untuk 10 K/L dengan belanja terbesar mencapai Rp 1.133,58 triliun.








