catrawarta.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah terhadap pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengabaikan standar kesehatan.
Kepala BGN, Sudaryono, membocorkan adanya ratusan dapur penyedia makanan yang hingga kini belum memenuhi kualifikasi kebersihan yang ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangan resminya, Sudaryono membeberkan bahwa temuan tersebut didapat berdasarkan audit dan pengawasan lapangan terhadap kelayakan tempat pengolahan makanan.
Tidak Layak Sanitasi dan Higienis
”Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higienis dan sanitasi,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Merespons potensi risiko pada kesehatan anak-anak penerima bantuan, BGN menegaskan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sifatnya mutlak. Sudaryono melarang keras operasional dapur penyedia yang mengabaikan parameter kebersihan dasar tersebut.
”SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak satu,” kata Sudaryono.
Sanksi Penutupan Total
Lebih jauh, ia menekankan bahwa sanksi penutupan total akan dijatuhkan tanpa kompromi kepada pengelola dapur yang membandel.
”Jadi kalau mau sebagus apa pun secara higienis dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” tambah Sudaryono.
Meski demikian, BGN masih memberikan kelonggaran waktu bagi para mitra pengelola untuk segera mengurus kelengkapan izin kebersihan ke dinas setempat, dengan tenggat waktu yang sangat ketat.
”Kami berikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 (Agustus) bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLHS,” tegasnya.
Dinas Kesehatan Wilayah
Guna mempercepat proses administrasi di daerah, penanganan berkas kelayakan tersebut diarahkan langsung ke instansi kesehatan wilayah masing-masing.
”Sampai dengan tanggal 10 (Agustus) itu untuk melengkapi syarat laik higiene dan sanitasi diurus di dinas kesehatan masing-masing kawasan dan kota,” ucap Sudaryono.
Di samping sanksi penutupan total, BGN telah merancang skema pembekuan izin operasional secara bertahap melalui sistem pengawasan otomatis berbasis tingkat pelanggaran.
Tutup secara Permanen
”Nah sekarang kami by system, jadi suspensi itu kami bagi tiga, ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, dan suspensi permanen,” urai Sudaryono.
“Beberapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak laik secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita,” tandasnya.








