Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

BUMN Bisa Diaudit, “Anak-Cucunya” Tidak? Prabowo Pertanyakan Logika Pengawasan Negara

Penulis: dhiya 13 Mar 2026 3 menit baca
Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan aturan audit terhadap perusahaan negara yang dinilainya tidak masuk akal.
Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan aturan audit terhadap perusahaan negara yang dinilainya tidak masuk akal.
Bagikan:
0

catrawarta.com - Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan aturan audit terhadap perusahaan negara yang dinilainya tidak masuk akal.

Menurutnya, perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diaudit oleh negara, tetapi sejumlah anak hingga “cucu” perusahaan justru disebut tidak dapat diaudit melalui mekanisme yang sama.

“Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?” kata Prabowo saat memberi arahan dalam peringatan satu tahun pengelolaan investasi negara di Jakarta.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Pernyataan itu membuka kembali diskusi lama: sejauh mana negara benar-benar mampu mengawasi jaringan bisnis perusahaan miliknya sendiri.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengaku terkejut mengetahui jumlah entitas usaha di bawah perusahaan negara yang sangat besar.

Ia mencontohkan Pertamina yang disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan.

Struktur semacam ini sebenarnya lazim dalam dunia korporasi modern. Perusahaan besar sering membentuk anak usaha untuk berbagai tujuan: memperluas sektor bisnis, menjalin kemitraan investasi, hingga memisahkan risiko operasional.

Namun dalam konteks BUMN, kompleksitas itu memiliki konsekuensi berbeda.

Setiap entitas bisnis tetap terkait dengan aset negara—yang pada dasarnya adalah kekayaan publik.

Zona Abu-Abu Pengawasan

Persoalan muncul ketika mekanisme pengawasan negara tidak menjangkau seluruh lapisan perusahaan tersebut.

BUMN sebagai perusahaan induk dapat diaudit oleh lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi dalam praktik hukum korporasi, banyak anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang secara formal diperlakukan sebagai entitas bisnis biasa.

Akibatnya, sebagian aktivitas ekonomi yang masih terhubung dengan BUMN bisa berada di wilayah yang tidak sepenuhnya berada dalam mekanisme audit negara.

Di titik inilah muncul apa yang sering disebut pengamat sebagai “zona abu-abu pengawasan.”

Secara struktural masih terhubung dengan perusahaan negara, tetapi secara regulasi tidak sepenuhnya berada dalam lingkup pengawasan negara.

Ambisi Konsolidasi BUMN

Pernyataan Prabowo juga muncul dalam konteks yang lebih luas: upaya konsolidasi pengelolaan perusahaan negara melalui Danantara Indonesia.

Badan ini dirancang sebagai pengelola investasi negara yang bertugas memperbaiki tata kelola dan efisiensi BUMN.

Menurut Prabowo, jumlah entitas yang berkaitan dengan perusahaan negara bisa mencapai lebih dari seribu. Tanpa sistem manajemen dan pengawasan yang terintegrasi, struktur sebesar itu dinilai sulit dikendalikan.

Konsolidasi ini diharapkan bukan hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan aset negara.

Transparansi atau Labirin Korporasi?

Pertanyaan Prabowo sebenarnya menyentuh masalah yang lebih mendasar dari sekadar aturan audit.

BUMN didirikan sebagai instrumen ekonomi negara untuk mengelola sektor strategis dan melayani kepentingan publik. Namun seiring berkembangnya bisnis, banyak di antaranya berubah menjadi konglomerasi dengan jaringan perusahaan yang sangat luas.

Ketika struktur bisnis semakin kompleks, jarak antara negara sebagai pemilik dan perusahaan sebagai pengelola bisa semakin jauh.

Jika audit negara berhenti pada perusahaan induk, sementara sebagian aktivitas ekonomi berada di jaringan anak perusahaan, maka pengawasan negara berisiko kehilangan jejak.

Dan di situlah pertanyaan yang diajukan Prabowo menjadi relevan:

jika perusahaan itu milik negara, mengapa negara tidak bisa memeriksa seluruh cabangnya?

Tags:
#BUMN #Prabowo
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Saatnya LPDP Benahi Tata Kelola, Penting Penegakan Aturan dan Transparansi
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network