catrawarta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang anggota Polri yang bertugas di internal lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Kasus ini menyita perhatian publik lantaran Anom Widiyantoro diduga bertindak sebagai pelaku korupsi sekaligus korban pemerasan.
Sang bupati sendiri kini telah mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (27/7/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi status hukum anggota kepolisian tersebut saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).
Budi menjelaskan bahwa tersangka yang bernama Setya Budi Dias Oktavianto itu memegang posisi penting di struktur sekretariat.
“Yang bersangkutan merupakan Staf Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan benar, merupakan perbantuan ya dari instansi Kepolisian,” kata Budi di hadapan para awak media.
Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya korban lain yang turut diperas oleh oknum tersebut, Budi membeberkan bahwa tim penyidik masih fokus melakukan pendalaman.
“Ini masih tahap awal. Jadi, penyidik masih fokus terkait dengan perkara ini,” beber Budi menguraikan jalannya proses hukum saat ini. Ia menegaskan bahwa pihak penyidik tidak akan berhenti di satu perkara saja.
“Nanti penyidik tentu akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan,” imbuhnya.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam pusaran skandal ini. Selain Bupati Anom Widiyantoro dan staf administrasi KPK Setya Budi Dias Oktavianto, dua tersangka lainnya adalah Mohamad Haris selaku orang kepercayaan bupati, serta Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta sekaligus ayah dari Dias.
Pengusutan perkara ini dibagi menjadi dua skema kejahatan yang berjalan secara beriringan. Budi mengungkapkan bahwa penyidik menaikkan dua klaster tindak pidana sekaligus ke tahap penyidikan.
“Klaster pertama yakni terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada para jajaran di bawahnya dan juga pihak swasta,” ungkap Budi.
Sementara itu, untuk klaster berikutnya berkaitan langsung dengan oknum internal KPK.
“Klaster kedua, yakni dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pada KPK terhadap bupati Pemalang berkaitan dengan dugaan pengurusan perkara,” sambungnya.
Penyidikan kasus ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan maraton yang melingkupi tiga wilayah hukum, yakni Pemalang, Purworejo, dan Jakarta, dengan total 21 orang yang sempat diamankan. Anom sendiri ditangkap di wilayah Jakarta bersama empat orang lainnya.
Dari keseluruhan pihak yang diamankan, sebanyak 12 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk istri sang bupati, Noor Faizah Maenofie, yang diperiksa sebagai saksi terperiksa.
Dalam operasi penindakan tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai lebih dari Rp2 miliar serta menyegel sejumlah lokasi strategis, salah satunya ruang kerja Bupati Pemalang.








