Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Catatan untuk Pemerintah: Hentikan Militerisasi dan Represi Aktivis

Penulis: Yuliantoro 1 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
Bagikan:
0

catrawarta.com - Tahun 2025 menjadi tonggak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah melalui proses konsolidasi politik pasca Pemilu 2024. Namun sejak awal pembentukannya, kabinet mereka menuai keraguan lebih mengakomodasi kepentingan elit politik dibandingkan menjawab persoalan sosial dan kemasyarakatan.

Keraguan tersebut diperkuat dengan pengisian sejumlah jabatan publik yang tidak berbasis kompetensi serta membengkaknya jumlah kementerian dan posisi strategis yang dinilai berlebihan. Dampaknya, kegaduhan politik yang hampir terjadi setiap waktu dan kerap merepotkan Istana.

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada catatan akhir tahun memberi sejumlah nilai merah pada pemerintah terutama pada tata Kelola pemerintahan dan hak asasi manusia.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, Eko Riyadi, menilai latar belakang militer Presiden Prabowo turut membentuk arah kebijakan pemerintahan saat ini. Menurutnya, terdapat kecenderungan anggapan bahwa militer lebih kompeten dibandingkan sipil dalam berbagai sektor pemerintahan.

“Hal itu terlihat dari semakin menguatnya peran militer pada aktivitas pemerintahan, mulai dari urusan teknis hingga jabatan sipil strategis, termasuk pengelolaan pangan dan sektor-sektor nonpertahanan,” ungkap Eko.

Situasi tersebut berpotensi menggerus prinsip demokrasi dan meritokrasi penyelenggaraan negara. Karena itu, sejumlah tuntutan ia sampaikan kepada pemerintah.

Hentikan Penangkapan

Pertama, hentikan segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan, melalui pelibatan militer dalam program prioritas maupun penunjukan anggota TNI dan Polri aktif pada jabatan sipil. TNI dan Polri dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara.

Kedua, hentikan penangkapan dan tindakan represif pada aktivis yang dilaporkan terus terjadi sejak akhir Agustus 2025 hingga saat ini. Selain itu, perlu reformasi total aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung, termasuk menghentikan rivalitas tidak sehat antar lembaga penegak hukum.

Ketiga, hentian sementara pelaksanaan seluruh Program Strategis Nasional (PSN) hingga ada kajian mendalam terkait dampak lingkungan, sosial, dan kemanusiaan. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan Koperasi Merah Putih, termasuk rencana perluasan perkebunan sawit di wilayah Indonesia Timur, perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Keempat, fokuskan kebijakan pada pemulihan ekologi dan sosial di Aceh. Evaluasi izin eksploitasi lingkungan, pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak, perbaikan fasilitas publik, serta penghentian pendekatan keamanan dan kekerasan dalam menangani gejolak sosial menjadi tuntutan utama.

Kelima, kaji ulang kebijakan pemotongan anggaran negara, terutama yang berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan hukum.

Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII, Masduki menambahkan tanpa koreksi serius, arah kebijakan pemerintahan berisiko menjauh dari prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Negara harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar menjaga stabilitas politik melalui pendekatan kekuasaan,” tegas Masduki.

Tags:
#militerisasi #represi aktivis
PenulisYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Januari 2026 Penerapan KUHP Baru di Era Siber, Digital Forensik Pegang Peranan Penting
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network