catrawarta.com - Komisi XIII DPR RI mendukung langkah pemerintah memperketat proses naturalisasi warga negara asing (WNA) menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pengetatan dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan pemerintah perlu memiliki regulasi naturalisasi yang jelas dan komprehensif.
Menurut Willy, pemberian status WNI tidak boleh hanya didasarkan pada alasan praktis, seperti kebutuhan sebagai atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan.
”Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus sadar dan mau mengintegrasikan dirinya secara totalitas, bukan hanya status hukum, tetapi juga budaya, nilai sosial, hingga falsafah Pancasila,” ujar Willy dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Bandingkan dengan Australia dan Swiss
Willy membandingkan kebijakan naturalisasi Indonesia dengan sejumlah negara yang menerapkan persyaratan ketat bagi warga asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan.
Menurut dia, Australia antara lain mensyaratkan masa tinggal tertentu, kepatuhan terhadap kewajiban pajak, serta proses yang berkaitan dengan integrasi sebagai bagian dari persyaratan kewarganegaraan.
Sementara itu, Swiss menerapkan proses naturalisasi yang panjang, termasuk persyaratan masa tinggal dan evaluasi integrasi pemohon dengan komunitas setempat.
Karena itu, Willy menilai Indonesia juga perlu memastikan proses naturalisasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan komitmen pemohon untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial dan kebangsaan Indonesia.
Cegah Naturalisasi untuk Kuasai Aset
Willy juga menekankan pentingnya pengawasan agar status kewarganegaraan Indonesia tidak dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya strategis. Dia meminta pemerintah memastikan proses naturalisasi tidak menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menguasai aset, termasuk properti dan lahan, dengan mengabaikan kepentingan nasional.
Menurut Willy, pemerintah harus mencegah munculnya praktik penguasaan kawasan strategis, termasuk wilayah pesisir, melalui proses naturalisasi yang tidak disertai pengawasan memadai.
Pengetatan tersebut, lanjut dia, diperlukan untuk menghindari potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat proses pewarganegaraan yang terlalu longgar.
Temuan Indikasi Permohonan Naturalisasi
Dukungan Komisi XIII DPR RI tersebut merespons langkah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sebelumnya mengumumkan rencana memperketat aturan naturalisasi biasa.
Dalam kesempatan terpisah pada Jumat (7/8/2026), Supratman mengungkapkan pemerintah menemukan indikasi sejumlah permohonan naturalisasi diajukan oleh WNA yang telah memiliki usaha di Indonesia, tetapi tidak menyertakan anggota keluarga inti dalam permohonan.
Menurut Supratman, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menunjukkan adanya tujuan lain di balik permohonan kewarganegaraan.
”Saya harus pastikan betul bahwa tujuannya menjadi warga negara Indonesia bagi naturalisasi biasa yang warga negara asing, itu bukan semata-mata hanya untuk mengamankan asetnya di Indonesia dan menjadikan kepemilikan lahan, terutama tanah, itu bisa mereka miliki dengan hak milik,” kata Supratman.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan permohonan menjadi WNI benar-benar didasarkan pada keinginan untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bukan semata-mata untuk mengamankan aset bisnis atau memperoleh hak milik atas tanah.








