catrawarta.com - Akses masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuju jenjang pendidikan tinggi tengah menghadapi ancaman serius akibat ketimpangan ekonomi dan membengkaknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kondisi ini memicu keprihatinan dari kalangan legislatif hingga Dewan Pendidikan DIY yang mendesak adanya reorientasi pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) agar lebih berpihak pada sektor pendidikan.
Menyikapi itu, puluhan perwakilan kampus di DIY diundang DPRD DIY datang untuk membahasnya dalam Forum Wartawan di DPRD DIY Rabu (12/8/2026).
Ketua Komisi D DPRD DIY, Dr RB Dwi Wahyu B mengungkapkan bahwa wilayahnya saat ini sedang mengalami krisis pendidikan yang mengancam kualitas karakter maupun kompetensi lulusan.
Kerentanan Ekonomi Masyarakat
Dia menyoroti fenomena lonjakan Angka Partisipasi Kuliah (APK) yang mencapai 46 persen, namun dibayang-bayangi oleh tingginya kerentanan ekonomi masyarakat.
”Kekhawatiran saya, jadi 46 persen kenaikan tajam, tetapi dibayang-bayangi 30 persen rentan dengan kemiskinan, ini perlu jadi perhatian,” kata Dwi Wahyu.
Menurut Dwi, kendala biaya seperti UKT menjadi batu sandungan utama yang memicu risiko anak putus kuliah, di samping masalah keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai tenaga pendidik. Saat ini, DIY masih mengalami kekurangan sekitar 1.600 guru jenjang SMA/SMK yang sulit terpenuhi akibat regulasi pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen.
”Kalau yang namanya belanja pegawai dibatasi 30 persen, sementara kita kekurangan guru 1.600, maka enggak mungkin 1.600 akan terpenuhi. Karena kita harus konsekuensinya pasti bayar,” ujar Dwi.
Alokasi Danais untuk Pendidikan
Melihat kondisi tersebut, Dwi mendorong Paniradya Kaistimewan DIY agar secara masif mendiskusikan pengalokasian Danais guna menopang sektor pendidikan, mulai dari pembiayaan beasiswa hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Dia juga meminta adanya kajian mendalam mengenai realitas kenaikan angka partisipasi pendidikan untuk memastikan apakah mahasiswa yang berkuliah benar-benar warga asli DIY atau justru pendatang dari luar daerah.
”Banyak ini, karena dia tidak masuk walaupun pintar, atau mungkin tak kuat UKT-nya. Apa pun hari ini, UKT menjadi masalah,” lanjut Dwi.
Ditegaskannya, pembiayaan pendidikan jangan sampai menjadi penghalang anak-anak untuk mengakses perguruan tinggi. Persoalan rentannya ekonomi calon mahasiswa diamini oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY.
Kelompok Rentan Pedesaan
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY, Dr Wiwik Indriyani, memaparkan hasil riset terhadap 383 sekolah yang menunjukkan sebagian besar calon mahasiswa yang berminat melanjutkan kuliah berasal dari kelompok rentan dan wilayah pedesaan.
Wiwik menyebutkan sekitar 25,3 persen calon mahasiswa jenjang SMA dan 36,7 persen lulusan SMK berasal dari keluarga kurang mampu. Dari segi geografis, calon mahasiswa asal daerah pedesaan mendominasi hingga 65,5 persen untuk SMA dan 74,1 persen untuk SMK.
”Motivasinya ada untuk melanjutkan, tetapi kondisi sosial-ekonominya seperti ini. Motivasi ini akan berisiko runtuh jika tidak ditopang oleh jaring pengaman finansial,” tandas Wiwik.
Kesenjangan Memprihatinkan di Daerah
Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Sutrisna Wibawa menyoroti adanya kesenjangan nyata antara tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di DIY yang menyentuh 74,70 persen dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) daerah yang baru mencapai 10,20 tahun atau setara kelas 1 SMA.
Kesenjangan paling memprihatinkan terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan RLS 7,64 tahun dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 9,33 tahun.
Guna menyelesaikan persoalan ini secara mendasar, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan riset khusus dan sensus pendataan anak yang tidak mampu melanjutkan kuliah.
”Saya terus terang angka 15 persen ini masih sangsi. Saya kira perlu ada riset khusus. Kalau perlu jangan sampel, karena daerah kita ini kan tidak terlalu besar, hanya empat kabupaten dan satu kota. Kita bisa mencari data yang sungguh-sungguh ada kalau ingin menyelesaikan masalah,” ujar Sutrisna.
Dia menekankan data berbasis fakta lapangan sangat krusial agar intervensi kebijakan serta pengalokasian anggaran, termasuk dari Danais maupun bantuan legislatif, dapat tepat sasaran dalam memangkas jurang kesenjangan pendidikan di DIY.








