catrawarta.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) rumah warga yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
BNPB telah menerjunkan tim Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke tujuh kabupaten terdampak. Tim tersebut mendampingi pemerintah daerah dalam mengelola dan memverifikasi data kerusakan rumah warga.
Berdasarkan data sementara yang dikunci BNPB per 24 Agustus 2026, tercatat 77.912 rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.597 unit mengalami rusak berat, 18.537 unit rusak sedang, dan 34.778 unit rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak. Berikut rincian kerusakan rumah di tujuh kabupaten terdampak:
- Nagekeo: 3.218 rusak berat, 1.598 rusak sedang, 4.828 rusak ringan.
- Ende: 1.208 rusak berat, 1.725 rusak sedang, 4.547 rusak ringan.
- Manggarai: 6.360 rusak berat, 5.196 rusak sedang, 5.552 rusak ringan.
- Manggarai Timur: 6.833 rusak berat, 4.996 rusak sedang, 6.973 rusak ringan.
- Manggarai Barat: 3.732 rusak berat, 2.014 rusak sedang, 5.067 rusak ringan.
- Ngada: 2.256 rusak berat, 2.116 rusak sedang, 5.190 rusak ringan.
- Sikka: 990 rusak berat, 892 rusak sedang, 2.621 rusak ringan.
BNPB Percepat Verifikasi Data Kerusakan
Pendampingan BNPB difokuskan pada percepatan asesmen, standardisasi penilaian kerusakan berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017, kelengkapan data by name by address (BNBA), serta persiapan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Proses rehab-rekon diawali dengan pendataan rumah warga terdampak oleh pemerintah daerah. Data yang dihimpun pemerintah daerah kemudian diverifikasi oleh tim BNPB untuk memastikan kelengkapan data BNBA.
Selanjutnya, enumerator akan diterjunkan ke lapangan untuk memverifikasi tingkat kerusakan rumah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi, BNPB melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan relawan dalam pelaksanaan pendataan di lapangan.
Bimbingan Teknis Dasar Ambil Keputusan
Pada Rabu (26/8/2026), Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB menggelar Bimbingan Teknis Pendataan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Manggarai.
Bimbingan teknis tersebut bertujuan menyamakan pemahaman, metode, dan mekanisme pendataan dampak bencana sehingga data yang dihasilkan dari lapangan memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat pada Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan 120 penyuluh pertanian dan 76 penyuluh keluarga berencana (KB) yang akan membantu pelaksanaan survei teknis untuk menentukan tingkat kerusakan rumah. Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di lima kabupaten terdampak lainnya.
Data Jadi Dasar Penentuan Bantuan
Berton mengatakan, proses pendataan menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan dan prioritas penanganan.
”Prinsip build back better bukan sekadar membangun kembali rumah yang rusak, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat dengan tingkat ketangguhan yang lebih baik. Pendataan merupakan salah satu fondasi utama dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana,” kata Berton, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, data hasil verifikasi akan digunakan untuk menentukan kebutuhan, prioritas penanganan, besaran bantuan, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar bantuan serta program pemulihan dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.








