catrawarta.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan menetapkan target pengesahan paling lambat pada 15 Desember 2026.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), menyusul laporan perkembangan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Langkah tegas parlemen ini mendapat perhatian langsung dari kelompok sipil. Seusai rapat paripurna, pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, langsung menggelar audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara.
Beri Kepastian Hukum
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator AMPB Supriyono, yang akrab disapa Botok, mendesak parlemen agar memberikan kepastian hukum yang mengikat terkait tenggat waktu pengesahan RUU tersebut. Ia menekankan pentingnya dokumen tertulis sebagai bentuk transparansi dan pegangan bagi publik dalam mengawal komitmen legislatif.
”Kami meminta berita acara audiensi AMPB dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset ini digetok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas,” tegas Botok saat menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPR.
Menanggapi tuntutan masyarakat sipil tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ulang batasan waktu yang telah disepakati parlemen. Ia memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang ini memiliki batas akhir yang jelas dan tidak akan mengambang.
”Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco meyakinkan para perwakilan massa.
Salinan Dokumen Rapat Paripurna
Guna menjamin akuntabilitas, Dasco menyatakan pihaknya siap menyerahkan salinan dokumen hasil keputusan rapat paripurna beserta pernyataan komitmen tertulis kepada publik.
Seluruh poin aspirasi yang dibawa oleh AMPB dipastikan akan langsung diteruskan ke Komisi III DPR RI untuk diintegrasikan dalam materi pembahasan RUU.
Lebih lanjut, Komisi III juga membuka pintu bagi elemen masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) agar undang-undang yang dihasilkan memiliki dasar legalitas yang kuat dan berpihak pada rakyat.
Hak Sampaikan Aspirasi
Di sisi lain, audiensi tersebut juga mewarnai dinamika penyampaian pendapat di luar gedung parlemen. Pihak AMPB sempat melaporkan adanya indikasi gangguan keamanan yang dialami oleh sejumlah peserta aksi.
Merespons laporan tersebut, Dasco meminta perincian kronologi serta titik lokasi kejadian secara lengkap agar DPR dapat berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Dia menegaskan bahwa parlemen menggaransi hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sembari mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas, ketertiban, dan keamanan bersama selama proses pengawalan RUU Perampasan Aset berlangsung.








