catrawarta.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin meluas di Kalimantan Barat. Karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, baik kota maupun kabupaten, dengan peningkatan titik panas terutama terpantau di Kabupaten Ketapang.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul bertambahnya titik panas di sejumlah wilayah.
“Sampai saat ini terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (7/8/2026).

PENCEGAHAN: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan rapat koordinasi pencegahan karhutla, Jumat (7/8/2026). (Sumber: Dok BNPB)
Menurut Krisantus, periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, tingkat kerawanan diperkirakan mencapai puncaknya sepanjang Agustus.
Ia mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayah merupakan hutan dan lahan gambut.
Kebakaran di lahan gambut tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi dapat merambat hingga lapisan bawah tanah. Kondisi tersebut membuat bara api sulit dipadamkan dan berpotensi menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Api Lahan Gambut Sulit Dipadamkan
Kepala BNPB Suharyanto membenarkan sulitnya penanganan karhutla di Kalimantan Barat, salah satunya karena karakteristik lahan gambut.
Menurut Suharyanto, pemadaman dengan water bombing tidak selalu efektif untuk kebakaran di lahan gambut. Meski api di permukaan terlihat padam, bara masih dapat bertahan di dalam tanah dan kembali memicu asap.
“Kalau kebakaran di provinsi lain, disiram water bombing langsung padam, lahan gambut tidak. Mungkin api padam di permukaan, tapi ke dalam tanah ada bara, sehingga muncul asap,” ujar Suharyanto.
Asap Ancam Kesehatan Masyarakat
Ia menambahkan, asap menjadi persoalan berikutnya yang harus segera ditangani. Jika tidak dikendalikan, asap dapat menurunkan jarak pandang dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Asap ini kalau tidak segera ditangani, berkumpul dalam jumlah banyak, akibatkan jarak pandang tertutup asap dan mempengaruhi kesehatan,” katanya.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Suharyanto menyebut hujan menjadi salah satu cara paling efektif untuk membasahi lahan gambut dan membantu proses pemadaman.
Namun, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam beberapa waktu ke depan belum terdapat pertumbuhan awan hujan yang signifikan di wilayah Kalimantan Barat.

BNPB Siagakan Dua Armada OMC
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB menyiagakan dua unit armada operasi modifikasi cuaca (OMC) di Lanud Supadio.
Armada tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika terdapat pertumbuhan awan hujan yang memungkinkan dilakukan penyemaian untuk menghasilkan hujan.
OMC tidak hanya diarahkan untuk membantu membasahi area yang telah terbakar. Upaya tersebut juga dilakukan di kawasan gambut yang belum terbakar untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran baru.
“Tidak hanya di lahan yang terbakar, tapi di daerah-daerah yang tidak terbakar juga dilakukan operasi modifikasi cuaca, agar lahan gambut yang belum terbakar betul-betul basah,” kata Suharyanto.
Pendampingan Penanganan Karhutla
Selain Kalimantan Barat, laporan BNPB menyebut karhutla juga terjadi di sejumlah provinsi lain, di antaranya Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, dan Sumatra.
BNPB terus melakukan pendampingan penanganan karhutla di sejumlah provinsi prioritas, seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan persiapan yang serius dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
“Saya belum melihat persiapan yang serius dan sungguh-sungguh dari jajaran Kementerian Kehutanan maupun pemerintah dalam menghadapi El Nino. Belum ada gerakan secara khusus, yang ada baru langkah-langkah rutin seperti biasa,” ujar Adrianus dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).








