catrawarta.com - Terjaringnya belasan kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir mengundang perhatian sekaligus keprihatinan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. Termasuk yang baru-baru ini Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Dia menilai, OTT ini perlu dilihat secara menyeluruh, bukan akibatnya saja. Termasuk soal penyebab maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dede mengungkap, ada banyak hal yang membuat sejumlah kepala daerah ini melakukan korupsi. Di antaranya biaya politik yang tinggi, pendapatan, hingga kewenangan cukup besar yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pelanggaran etik.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkap. DPR perlu melakukan kajian mendalam mengenai beberapa hal di atas. Jika tidak, maka bisa saja kontestasi Pilkada sepi peminat karena memiliki risiko besar.
“Mungkin ke depan kita harus pikirkan kajian-kajian mana. Kalau tidak, nanti tidak ada orang yang mau maju Pilkada karena berbiaya besar dan risikonya juga besar,” ujar Dede di Jakarta.
Sistem rekrutmen kepala daerah yang dinilainya cukup berpengaruh terhadap praktik korupsi ini juga perlu diubah. Sehingga, nantinya kepala daerah tak perlu memikirkan soal ‘balik modal’ dengan melegalkan praktik-praktik curang berbalut kebijakan yang mengarah pada korupsi.
Dengan perbaikan, sistem rekrutmen diharapkannya mampu menjadi wadah calon kepala daerah agar adu gagasan, bukan adu pembiayaan modal.
“Seseorang yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, tidak boleh adu pembiayaan, tetapi harus benar-benar adu gagasan,” tegas Dede.
Rentetan OTT Kepala Daerah
Hingga paruh tahun 2026 ini, setidaknya ada lebih dari 10 kepala daerah yang menjadi target sasaran OTT KPK. Pada awal tahun, ada Wali Kota Madiun Maidi yang ditangkap soal suap proyek dan dana CSR.
Lalu ada Bupati Pati Sudewo soal suap proyek dan pemerasan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjerat dugaa korupsi pengadaan jasa pada Maret 2026, hingga Bupati Rejang Lebing Muhammad Fikri Thobari yang terseret kasus suap ijin proyek.
Ada lagi Bupati Cilacap Smasyul Auliya Rachman dengan dugaan kasus pemerasan THR, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dengan kasus pemerasan, serta Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus suap pengadaan pada Juni lalu.
Kemudian ada Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi yang diduga terlibat dalam kasus suap jabatan, Bupati Langkat Syah Afandin soal suap proyek, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan kasus dugaan pemerasan, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atas dugaan penerimaan terkait proyek pada Juli lalu.
Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang ditangkap pada Selasa (28/7) lalu dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dia diduga terlibat kasus penerimaan suap proyek daerah hingga praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.








