catrawarta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Haryo Sakti, sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi RI rentang tahun 2022 hingga 2026 yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Proses pemeriksaan terhadap pimpinan Kantor Imigrasi Denpasar tersebut dilakukan langsung oleh tim penyidik di Markas Kepolisian Resor Kota Denpasar.
”Pemeriksaan dilakukan di Polresta Denpasar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan resminya pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Keterangan Dua Pejabat Imigrasi
Selain Haryo Sakti, lembaga antirasuah tersebut juga memanggil dua pejabat keimigrasian di wilayah Bali lainnya untuk digali keterangannya. Kedua saksi tersebut yakni Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Denpasar, Alberto Vicense Cianry Lake, serta Kepala Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi TPI Singaraja, Kadek Okta Dwi Putra.
Pemeriksaan para saksi ini difokuskan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Silmy Karim serta jajaran tersangka lainnya.
Pengembangan perkara di wilayah Bali ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti melalui serangkaian penggeledahan. Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, hingga sejumlah kantor biro jasa di Bali pada 17-19 Juni 2026 lalu untuk menyita barang bukti elektronik dan dokumen penting.
Delapan Orang Tersangka
Dalam konstruksi perkara ini, KPK telah menetapkan dan menahan delapan orang tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.
Selain Silmy Karim, tersangka lain yang terseret mencakup Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 2-3 Juni 2026. Petugas mengamankan 18 orang termasuk Silmy Karim yang akhirnya menyerahkan diri. Dalam penindakan tersebut, KPK menyita barang bukti senilai Rp17,5 miliar yang terdiri dari mata uang asing, saldo rekening bank, aset kripto, serta kendaraan berupa 7 unit mobil, 15 unit motor, dan 11 unit sepeda.
Guna mendalami rangkaian perbuatan para tersangka, penyidik juga memperluas penggeledahan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.








