catrawarta.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meluncurkan sayembara berhadiah untuk menangkap pelaku kejahatan jalanan alias begal.
Mahfud secara tegas menilai inisiatif tersebut tidak seharusnya dilakukan karena menyimpan risiko fatal yang dapat memicu aksi anarki serta membangkitkan kembali praktik hukum rimba di tengah warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam sebuah tayangan di saluran YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (28/07/2026).
Ia menekankan perlunya sikap tegas tanpa toleransi terhadap kebijakan semacam itu agar tidak menciptakan celah main hakim sendiri.
Menurutnya, seruan penangkapan oleh warga sipil berpotensi besar mengikis peran institusi penegak hukum dan mengembalikan fungsi penyelesaian konflik ke tangan masyarakat secara liar.
”Pak Yusril mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, kalau saya seharusnya tidak dilakukan. Itu tidak boleh karena akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat,” kata Mahfud.
Ia menggarisbawahi esensi pembentukan negara yang lahir dari perjanjian masyarakat untuk menjamin perlindungan HAM dan ketertiban umum.
Mahfud mengingatkan bahwa tugas menindak tindak pidana sepenuhnya berada di pundak aparat penegak hukum, bukan dibebankan kepada warga awam. Kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik dinilainya sangat berbahaya karena berisiko memicu salah sasaran akibat provokasi sesaat di lapangan, seperti teriakan tuduhan palsu yang dapat berujung pada aksi pengeroyokan fatal.
”Dulu sebelum ada negara, orang membuat hukum kayak gitu namanya hukum rimba, tangkap sendiri lalu hajar. Kalau ini cuma diperhalus, tangkap lalu serahkan,” kata dia.
“Perjanjian masyarakat itu kita bentuk negara, yang menyelesaikan masalah begini dan melindungi kehidupan rakyat itu adalah negara. Jangan masyarakat membuat hukum sendiri, betapa pun kita marah kepada para begal itu. Apalagi pejabat yang mengatakan itu, bahaya sekali,” imbuh Mahfud.
Mahfud lantas membagikan pengalaman pribadinya saat menyaksikan langsung peristiwa salah tuduh di tempat umum yang berakhir dengan aksi kekerasan terhadap korban tak bersalah.
Ia menegaskan jaminan keamanan warga harus dipenuhi dengan memperkuat kehadiran serta jumlah personil kepolisian, bukannya mengarahkan masyarakat untuk mengambil alih tugas aparat di jalanan.
”Bisa aja orang berjalan biasa lalu dikeroyok ramai-ramai, ada yang berteriak maling padahal dia bukan. Saya pernah saat bawa mobil sendiri, ketemu di warung dengan orang yang baru turun dari bus, terus ada yang bertanya ‘Eh kamu bawa HP saya’, dipegang sama orang dan dia cerita membantah sampai datang rombongan maling ini, malah yang punya HP ini dihajar. Lalu enggak bisa kayak gitu, orang nyuruh nangkap di tengah jalan. Harus ada aparat, kalau kurang, angkat lagi aparat. Namanya negara hukum,” ujar Mahfud.
Polemik ini bermula dari pengumuman yang disampaikan Dedi Mulyadi pada Jumat (24/7/2026) lalu.
Dalam pengumuman tersebut, Dedi mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk aktif melumpuhkan pelaku tindak kejahatan seperti maling, copet, hingga jambret, dengan imbalan uang tunai berkisar antara Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi siapa saja yang berhasil menyerahkan pelaku dalam keadaan hidup kepada pihak kepolisian.








