Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Malari 1974 dan Tantangan Kebebasan Pers di Indonesia

Penulis: Siswantini Suryandari 25 Jul 2026 4 menit baca
Pasca-Peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru memperketat kontrol terhadap media massa
Demo mahasiswa di Jakarta. (dok Wikipedia)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada era Orde Baru. Peristiwa yang berlangsung pada 15-16 Januari 1974 di Jakarta itu bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang memprotes dominasi modal asing, khususnya Jepang, korupsi, serta kenaikan harga.

Pada saat itu, kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru dinilai terlalu berpihak kepada pemodal asing sehingga dikhawatirkan semakin meminggirkan peran pengusaha lokal.

Aksi mahasiswa yang pada awalnya berlangsung damai kemudian berkembang menjadi kerusuhan sosial. Pembakaran kendaraan, perusakan bangunan, dan penjarahan terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Dalam berbagai catatan sejarah, kerusuhan tersebut disebut dipicu oleh provokasi dan keterlibatan massa yang tidak dikenal.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Sebanyak 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Ratusan kendaraan dan bangunan mengalami kerusakan. Sejumlah aktivis mahasiswa, termasuk Hariman Siregar, ditangkap dan kemudian menjalani proses hukum.

Pembredelan Media Massa

Pasca-Peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru memperketat kontrol terhadap media massa. Sejumlah media yang dianggap kritis terhadap pemerintah diberedel atau dicabut izin penerbitannya.

Langkah tersebut dilakukan di tengah pemberitaan media yang gencar menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa, isu korupsi, serta dominasi modal asing, terutama dari Jepang. Pemerintah saat itu menilai pemberitaan media turut memperkeruh suasana dan dapat memicu ketegangan sosial.

Melalui Kopkamtib dan Departemen Penerangan, pemerintah mencabut Surat Izin Cetak (SIC) dan Surat Izin Terbit (SIT) sejumlah media.

Beberapa media yang terkena dampak pembredelan antara lain Harian Indonesia Raya yang dipimpin Mochtar Lubis, Harian Abadi, Harian KAMI, Harian Nusantara, Harian Suluh Berita di Surabaya, serta Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung.

Pasca-Peristiwa Malari, kontrol pemerintah terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi semakin diperketat. Regulasi pers juga semakin ketat, termasuk melalui penerapan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982.

Sejumlah media yang pernah diberedel pada masa Orde Baru tidak memperoleh kesempatan untuk kembali terbit.

A line of uniformed marchers marching down a city street as a large plume of smoke rises from a building behind them.
Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Malari. (dok Departemen Penerangan RI)

Pers Era Sekarang 

Empat dekade lebih setelah Peristiwa Malari, demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah masih menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Namun, isu mengenai kebebasan pers dan kebebasan media juga kembali menjadi perhatian.

Pada Oktober 2025, sempat beredar surat yang mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta yang berisi imbauan kepada lembaga penyiaran terkait pemberitaan demonstrasi di sekitar gedung DPR.

Dalam surat tersebut, lembaga penyiaran diminta tidak menayangkan siaran atau liputan yang dinilai bernuansa provokatif, eksploitatif, maupun dapat meningkatkan kemarahan masyarakat.

Berdasarkan lampiran surat yang beredar, imbauan tersebut ditujukan kepada sejumlah lembaga penyiaran televisi nasional dan radio.

Namun, pemerintah membantah adanya kebijakan untuk membungkam media massa dalam pemberitaan demonstrasi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut informasi yang beredar sebagai berita palsu. Melalui akun Instagram Stories miliknya, Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang media meliput demonstrasi.

“Faktanya seluruh layar TV nasional hari ini menyiarkan panjang liputan terkait aksi demonstrasi di berbagai titik. Pun dengan radio,” tulis Meutya.

Liputan MBG dan Tudingan Londo Ireng

Di sisi lain, tantangan terhadap kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dalam praktik di lapangan, jurnalis juga menghadapi berbagai hambatan ketika melakukan peliputan.

Salah satunya terjadi ketika wartawan meliput kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami kendala saat hendak melakukan peliputan dan verifikasi di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada 2025, sejumlah wartawan juga dilaporkan mengalami dugaan kekerasan ketika meliput penyajian program MBG di SPPG Gedong 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah muncul kasus dugaan keracunan yang melibatkan siswa SDN Gedong 01 Pasar Rebo. Dalam peristiwa tersebut, dua wartawan dilaporkan mengalami tindakan kekerasan berupa pencekikan.

Kasus lain terjadi ketika seorang reporter CNN Indonesia disebut sempat mengalami pencabutan kartu liputan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden setelah mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

Pengiriman kepala babi untuk wartawan majalah Tempo juga menjadi bagian dari kekerasan terhadap insan pers.

Peristiwa tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya dalam melakukan kontrol sosial dan mengajukan pertanyaan kritis kepada pejabat publik.

Terbaru, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah “londo ireng” dalam konteks kritik terhadap sebagian wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menuai perhatian.

Istilah tersebut merujuk pada sebutan historis yang digunakan untuk menggambarkan pihak lokal yang dianggap berpihak atau mengabdi kepada kepentingan asing. Dalam konteks pernyataan Presiden, istilah itu kemudian dipahami sebagai kritik terhadap pihak-pihak yang dinilai membawa atau memperjuangkan kepentingan asing di Indonesia.

Tags:
#Kebebasan Pers #Orde baru #peliputan peristiwa #peristiwa Malari 1974 #Wartawan
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo yang tumpas G30SPKI. Sejarah 25 Juli: Hari Kelahiran Sarwo Edhie Wibowo, Jenderal Penumpas G30S/PKI
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network