catrawarta.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklarifikasi polemik di media sosial terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai angka Rp2 triliun dalam kasus dugaan pelanggaran penjualan beras premium.
Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan penggilingan beras, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu grup usaha.
Amran meminta publik tidak terpaku pada besaran angka Rp2 triliun, tetapi lebih memperhatikan dugaan pelanggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
“Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Yang kami hitung itu penipuan, bukan keuntungan,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa angka Rp2 triliun merupakan bagian dari perhitungan dugaan kerugian akibat praktik penjualan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu.
Untuk menggambarkan praktik tersebut, Amran mengibaratkannya seperti menjual emas dengan kadar yang lebih rendah dari yang dijanjikan kepada pembeli.
“Kalau menjual emas mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan,” tegasnya.
Dugaan Kerugian Rp98 Triliun
Menurut Amran, pemerintah mengestimasi total dugaan kerugian akibat praktik penjualan beras yang tidak sesuai standar mencapai sekitar Rp98 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,08 triliun merupakan estimasi nilai dugaan penipuan yang diduga melibatkan salah satu grup usaha.
Perhitungan itu didasarkan pada data perputaran bisnis beras nasional serta struktur industri beras di Indonesia.
Amran menjelaskan, pemerintah menggunakan pendekatan sederhana dengan asumsi terdapat empat grup besar yang menguasai pasar beras nasional. Dengan estimasi total dugaan kerugian sekitar Rp100 triliun per tahun, maka nilainya dibagi kepada empat grup, kemudian dibagi lagi menjadi rata-rata per bulan.
“Saya ambil jalan tengah, empat grup. Seratus triliun dibagi empat, kemudian dibagi 12 bulan, hasilnya Rp2,08 triliun. Benar enggak kata Bapak Presiden? Benar. Tapi ini bukan bisnis, ini penipuan,” ujarnya.
Fokus Dugaan Pelanggaran
Amran menegaskan masyarakat tidak perlu terjebak dalam perdebatan mengenai besaran angka Rp2 triliun, melainkan melihat substansi persoalan yang sedang ditangani pemerintah.
“Substansinya adalah penipuan. Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu perusahaan untung Rp2 triliun,” katanya.
Ia menambahkan, temuan dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.
“Substansi yang ingin disampaikan Bapak Presiden adalah memberantas mafia dan pelaku korupsi. Perintah ini kami jalankan dan sekarang sudah ada tersangkanya,” pungkas Amran.








