catrawarta.com - Pemerintah pusat kembali mengumandangkan digitalisasi yang diklaim sebagai obat mujarab atas carut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Bupati Sleman Harda Kiswaya meninjau uji coba (piloting) Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (13/8/2026).
Di atas kertas, proyek ”jalan tol data” ini menjanjikan pemangkasan birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun tantangan riil di tingkat tapak membayangkan bayang-bayang kegagalan yang belum sepenuhnya terantisipasi.
Verifikasi Data Penerima Bantuan
Di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Komdigi mengklaim bahwa verifikasi penerima berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi kini dapat tuntas hanya dalam rentang waktu lima menit.
Meutya mengklaim bahwa otomatisasi penuh menjadi kunci utama dalam memotong praktik culas yang selama ini menggerogoti hak warga miskin.
”Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur ‘jalan tol data’. Jaringan ini bertugas mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antar-lembaga secara instan dan aman,” kata dia.
Gunakan Digital sehingga Objektif
”Proses verifikasi kriteria penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi dilakukan sepenuhnya secara otomatis oleh sistem digital yang objektif, sehingga mengeliminasi potensi intervensi manual maupun praktik KKN, dengan tetap melibatkan lurah dan aparatur desa sebagai pengawas di lapangan,” imbuh Meutya.
Sistem Perlinsos Digital ini diklaim menghemat ongkos administrasi masyarakat karena warga tidak perlu lagi mengurus berkas fisik, fotokopi, atau mengorbankan waktu kerja seharian untuk mendaftar secara tatap muka.
Menkomdigi mengingatkan publik agar selalu mengakses portal resmi pemerintah dan tidak tergiur penipuan, mengingat seluruh proses pendaftaran dipastikan gratis tanpa dipungut biaya.
Data Digital Akurat
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan kepercayaan pusat yang menjadikan wilayahnya sebagai percontohan nasional dengan melibatkan 76.315 Kepala Keluarga (KK) dan 2.862 agen hingga tingkat padukuhan.
Harda menilai keakuratan data Perlinsos Digital sangat mendukung tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman yang sukses ditekan dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025.
”Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan filosofi Jawa Hamangku, Hamengku, Hamengkoni melalui aksi jemput bola harian oleh ribuan agen di lapangan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok lansia, dapat terlayani dengan optimal dan masuk dalam basis data yang presisi,” ujar Harda.
Seluruh dinamika dan evaluasi dari percontohan di Kabupaten Sleman nantinya akan diserap bersama Kementerian Sosial sebagai bahan pematangan sistem Perlinsos Digital sebelum diterapkan secara penuh di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.








