catrawarta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat menghindari penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis atau tasyabbuh saat mengikuti karnaval dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, mengatakan imbauan tersebut merupakan langkah preventif agar kegiatan perayaan kemerdekaan tidak diisi dengan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan syariat dan norma sosial.
Menurut dia, perayaan Agustusan semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memberikan kontribusi bagi bangsa, serta memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan.
Jangan Pakai Busana Lawan Jenis
Namun, ia menyoroti fenomena peserta pawai laki-laki yang mengenakan busana perempuan. Menurutnya, penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis dapat mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.
”Dalam konteks zaman sekarang, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung mengampanyekan praktik gerakan LGBT (LGSP) yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma sosial,” ujar Kiai Muiz, Jumat (7/8/2026).
Kiai Muiz menegaskan, dalam pandangan Islam, laki-laki maupun perempuan dilarang menyerupai lawan jenis dalam hal berpakaian maupun penampilan.
“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki,” katanya, mengutip hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.
Panitia Diminta Perhatikan Rute Karnaval
Selain persoalan pakaian, Kiai Muiz juga meminta panitia penyelenggara karnaval memperhatikan penggunaan jalan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, rute pawai harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Panitia juga diminta memperhatikan mekanisme penyelenggaraan lomba dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI, khususnya lomba yang menyediakan hadiah bagi pemenang.
Kiai Muiz mengatakan penyelenggaraan lomba pada dasarnya diperbolehkan. Namun, ia mengingatkan agar uang pendaftaran peserta tidak digunakan sebagai sumber dana hadiah karena dinilai dapat masuk dalam kategori perjudian atau qimar.
”Ulama Islam ijma’ atas kebolehan perlombaan secara umum. Lomba tanpa hadiah hukumnya boleh secara mutlak, seperti lomba lari atau ketangkasan lainnya,” ujar Kiai Muiz, mengutip pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni.
Hindari Praktik Judi
Menurut dia, persoalan muncul ketika biaya pendaftaran peserta dikumpulkan dan kemudian digunakan sebagai hadiah bagi peserta yang menang.
”Satu hal yang perlu dihindari adalah praktik judi. Artinya, panitia tidak diperbolehkan menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Itu tidak benar secara ketentuan fikih dan haram hukumnya,” jelasnya.
Sebagai alternatif, ia menyarankan hadiah lomba bersumber dari sponsor, kas panitia, atau sumbangan pihak ketiga yang tidak dibebankan kepada peserta.
Dengan demikian, menurut Kiai Muiz, kegiatan perayaan kemerdekaan tetap dapat berlangsung meriah tanpa mengabaikan ketentuan agama, norma sosial, serta kenyamanan masyarakat.








