catrawarta.com - Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Republik Islam Iran mendapat kecaman keras dari banyak pihak. Di Indonesia, para akademisi juga secara tegas menyatakan hal yang sama.
Sayangnya, Pemerintah Indonesia belum menyatakan sikap secara tegas atas serangan militer yang melanggar hukum internasiona dan kedaulatan sebuah negara. Warga Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyesalkan ketidaktegasan sikap Indonesia.
”Sikap tersebut mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pada saat yang sama, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai kebijakan dan langkah politik lain yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara,” papar Rektor UII, Prof Fathul Wahid.
Ia menegaskan, sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan universal, UII perlu menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional. Kampus harus menyampaikan pandangan dan seruan demi tegaknya negara yang beradab dan berperikemanusiaan.
Penjajahan Harus Dihapuskan
Warga UII menuntut pemerintah segera mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran. Serangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi, penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.
Penjajahan berpotensi memperluas konflik yang mengganggu stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai.
Mundur dari Board of Peace
”Kami juga mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri dari Board of Peace. Keterlibatan Indonesia bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak Indonesia merdeka,” tandas Fathul.
Menurutnya, keikutsertaan dalam BoP berisiko mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta komitmen konstitusional untuk menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
Di samping itu, warga UII mendesak pemerintah untuk membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Pemerintah harus menyerap seluruh kritik dan keberatan publik atas perjanjian tersebut, serta secara terbuka dan transparan mengevaluasi substansinya yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia.
”Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa,” tegasnya.








