catrawarta.com - Pemerintah menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, besaran anggaran penanganan kondisi darurat dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.
”Kalau misalnya tadi disebut El Nino kuat, maka cara kita juga harus kuat dari itu,” kata Djamari dalam konferensi pers penanganan karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Senin (10/8/2026).
Menurut Djamari, anggaran untuk penanganan kondisi darurat selalu tersedia. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi apabila terjadi kondisi darurat.
Kesiapan Hadapi El Nino
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman karhutla sebagai dampak El Nino.
Menurut Adrianus, langkah mitigasi seharusnya dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
“Saya belum melihat persiapan yang serius dan sungguh-sungguh dari jajaran Kementerian Kehutanan maupun pemerintah dalam menghadapi El Nino. Belum ada gerakan secara khusus, yang ada baru langkah-langkah rutin seperti biasa,” ujar Adrianus dalam keterangan tertulis.
Penanganan Kebakaran Hutan
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti keterbatasan struktur kelembagaan dalam penanganan karhutla di daerah. Dia mengatakan, setelah tidak lagi terdapat Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten, penanganan karhutla banyak bergantung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Padahal, kapasitas BPBD di setiap daerah berbeda-beda, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur dan peralatan.
”Di kabupaten tidak ada lagi Dinas Kehutanan. Yang ada hanya BPBD, sementara kemampuan, kompetensi sumber daya manusia, hingga infrastruktur dan peralatannya sangat bervariasi, bahkan masih terbatas untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun langkah mitigasi di lapangan, dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla akibat El Nino.








