catrawarta.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperluas penyelidikan kasus dugaan penebangan 10 pohon peneduh di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat.
Selain mendalami dugaan pelanggaran pidana, Pemkot juga menelusuri seluruh dokumen perizinan usaha yang diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan tersebut.
Kasus ini mencuat setelah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan 10 pohon ditebang tanpa izin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan Riau. Pohon-pohon tersebut berada di depan sebuah tempat usaha. Ia menegaskan kasus tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
”Hasil penyelidikan yang dilakukan Satpol PP sejak 29 Juni 2026 menunjukkan perkembangan signifikan. Awalnya merupakan pelanggaran ringan, tetapi hasil penyelidikan menunjukkan adanya eskalasi sehingga penanganannya kami tingkatkan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (3/8/2026).
Pelanggaran Peraturan Daerah
Menurut Farhan, hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah yang berpotensi berkembang menjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Saat ini proses penyidikan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penyidik Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup, serta berada di bawah pengawasan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung.
Farhan belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang diduga terlibat karena proses hukum masih berjalan. Ia mengatakan, apabila seluruh unsur pidana terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara lebih dari tiga tahun serta denda hingga miliaran rupiah.

Selain proses pidana, Pemkot Bandung juga mengaudit seluruh dokumen perizinan bangunan dan usaha yang berada di belakang lokasi penebangan pohon. Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan bahwa penebangan dilakukan untuk menunjang aktivitas operasional usaha di kawasan tersebut.
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Diciptabintar) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Izin Operasional Lapangan Padel
Adapun dokumen yang diperiksa meliputi perizinan operasional lapangan padel, kafe, hingga videotron yang berada di lokasi.
Farhan mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara, masih ditemukan sejumlah dokumen perizinan yang belum lengkap. Sebagian masih dalam proses pengajuan, sementara sebagian lainnya diduga belum pernah diajukan.
”Jika ditemukan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran terhadap regulasi lainnya, seluruhnya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung mulai menyiapkan rehabilitasi kawasan bekas penebangan. Farhan memastikan pohon pengganti bukan berupa bibit kecil, melainkan pohon berukuran besar agar fungsi peneduh dapat segera kembali dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pohon yang ditebang merupakan jenis tanjung dan mahoni dengan tinggi sekitar lima hingga sepuluh meter. Karena itu, pohon pengganti akan dipilih dengan ukuran yang sepadan agar dapat memulihkan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.








