catrawarta.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahwa seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa bertanggung jawab mengawal Indonesia menuju cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan RI, ia menekankan agar tata kelola kekuasaan senantiasa mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Haedar mengutarakan bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia yang diwarnai pergantian rezim—mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi—harus menjadi pelajaran berharga. Menurutnya, pemegang mandat publik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa yang nyata.
”Indonesia wajib dibawa menjadi bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Haedar pada Senin (17/8/2026).
Pembangunan Bukan Target Politik Elektoral
Menyoroti dinamika politik di era Reformasi, Haedar mengingatkan agar agenda pembangunan nasional tetap berkesinambungan dan tidak sekadar bertumpu pada visi-misi figur presiden yang berganti di tiap periode politik. Kebijakan pemerintah diharapkan berorientasi pada kepentingan strategis jangka panjang, bukan semata demi target politik elektoral.
”Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional,” terangnya.
Dia meyakini bahwa kekuatan utama penyelenggara negara terletak pada keterbukaan terhadap aspirasi dan kontrol sosial masyarakat. Karena itu, lembaga-lembaga pemerintahan diminta tidak menutup diri dari masukan publik dalam merumuskan setiap kebijakan.
”Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya,” tutur Haedar.
Bahaya Ego Sektoral
Haedar juga memperingatkan bahaya ego sektoral di kalangan elite yang dapat merusak sendi-sendi kebangsaan. Ia meminta para pemegang kekuasaan tidak bertindak secara sepihak dan mengabaikan sinergi antarelemen bangsa.
”Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri,” tegasnya.
Mengutip pandangan Proklamator Soekarno pada sidang BPUPKI mengenai fondasi negara yang didirikan untuk semua golongan, Haedar mengajak seluruh pemilik kekuatan politik dan ekonomi untuk mendedikasikan potensi mereka demi kemakmuran bersama. Ia menolak keras segala bentuk dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan bernegara.
”Mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi mesti mau mengkhidmatkan diri sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Jangan sampai ada kekuatan apa pun yang dominan dan menguasai Indonesia, sehingga negara dan bangsa tercinta ini kehilangan jiwa utamanya, yakni Indonesia milik bersama,” pungkas Haedar.








