catrawarta.com - Publik media sosial kembali dihebohkan oleh pengakuan seorang peternak ayam petelur yang mengungkap praktik tak terpuji dari oknum pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabar tersebut mencuat setelah akun Threads @rissaayu90 membagikan pengalamannya saat didatangi perwakilan dapur MBG yang berniat memborong bahan baku dalam jumlah besar, tetapi dengan syarat yang menyimpang dari standar kualitas.
Dalam unggahannya, pemilik akun membeberkan bahwa oknum tersebut secara sengaja mencari komoditas yang sudah mendekati masa kadaluwarsa demi mendapatkan nominal serendah mungkin.
Minta Telur Hampir Busuk
”Ada orang dari MBG mau beli telur dalam jumlah ratusan kilo, tapi yang dia mau telur yang udah lama atau tidak fresh karena harga telur yang lama harganya murah tapi hampir expired, dalamnya busuk,” tulisnya dalam utas yang diunggah pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
”Terus saat dia mau beli telur fresh, dari aku harga Rp23.000 tapi dia nyuruh aku nyatet di nota dengan harga Rp25.000,” lanjut pengunggah dalam utas yang telah disukai lebih dari 12 ribu pengguna internet tersebut.
Penggelembungan Anggaran Belanja
Gelombang penolakan terhadap ulah oknum dapur MBG rupanya juga datang dari pelaku usaha lain. Akun Threads @alwayshappyandlucky menceritakan pengalaman ibunya yang berprofesi sebagai peternak saat diajak bekerja sama oleh pihak pengelola program tersebut.
Dia mengungkapkan bahwa pihak pengelola mengajukan tawaran harga yang menekan peternak, ditambah skema pembayaran tertunda serta permintaan penggelembungan anggaran secara terbuka.
”Mereka minta harga di bawah harga pasar, pembayaran tempo janjinya paling lambat 1 bulan, minta nanti di-markup karena katanya banyak yang minta bagian,” ungkap akun tersebut pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Tegas Menolak Kecurangan Harga
Sikap tegas pun diambil oleh pihak peternak dengan menolak mentah-mentah kerja sama yang dinilai merugikan banyak pihak tersebut.
”Ibuku menolak, karena sudah rugi dunia, akhirat pun rugi. Nggak ada untung sama sekali,” tegasnya menanggapi tawaran tersebut.
Fenomena penyimpangan di lapangan ini mengemuka di tengah langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja menerbitkan surat edaran resmi pada 12 Agustus 2026 untuk menertibkan mekanisme pengadaan bahan pangan.
Melalui kebijakan baru itu, BGN menginstruksikan seluruh SPPG untuk membeli pasokan ayam dan telur dari peternak lokal dengan patokan Harga Acuan Pembelian (HAP) dari Badan Pangan Nasional guna menjamin keadilan harga serta kelangsungan produksi dalam negeri.
Selain menekankan keterlibatan bahan pangan lokal dan keharusan menyusun menu berprinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), lembaga tersebut secara khusus juga memperketat pengawasan mutu pangan sebelum diolah dan disajikan kepada masyarakat penerima manfaat.








