catrawarta.com - Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, memutuskan perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.
Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara atau voting setelah upaya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak membuahkan hasil.
Dilansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, hasil voting yang disahkan pada pukul 00.38 WIB, Minggu (30/8/2026), menunjukkan opsi B atau “Berubah” memperoleh 401 suara dari total 552 suara. Sementara itu, opsi A atau “Tetap” hanya meraih 150 suara. Satu suara lainnya dinyatakan tidak sah.
Mekanisme Pemilihan Sempat Alot
Dengan hasil tersebut, forum muktamar menetapkan opsi “Berubah” sebagai mekanisme baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
Sidang pleno yang berlangsung hingga dini hari itu dipimpin Ketua Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Prof. KH. M. Nuh.
Pembahasan mengenai mekanisme pemilihan ini sebelumnya berlangsung alot sejak Sidang Komisi Organisasi pada Sabtu (29/8/2026) siang. Peserta muktamar sempat terbelah dalam dua pilihan, yakni mempertahankan mekanisme pemilihan langsung atau mengubah pola pemilihan Ketua Umum PBNU.
Tak Lagi One Man One Vote
Dengan disahkannya opsi “Berubah”, pemilihan Ketua Umum PBNU tidak lagi menggunakan sistem satu orang satu suara atau one man one vote secara langsung seperti pada muktamar sebelumnya.
Dalam mekanisme baru, setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) akan mengusulkan lima nama calon Ketua Umum PBNU.
Nama-nama yang diusulkan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan satu sosok yang akan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU. Penentuan Ketua Umum PBNU dilakukan oleh Rais ‘Aam terpilih bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Pertimbangkan Kualitas dan Kapasitas
Mekanisme tersebut memberikan peran lebih besar kepada AHWA dalam menentukan kepemimpinan PBNU dibandingkan sistem pemilihan langsung oleh seluruh peserta muktamar.
Pendukung opsi perubahan sebelumnya berargumen bahwa mekanisme penjaringan melalui PCNU, PWNU, dan PCINU yang kemudian diserahkan kepada AHWA dinilai lebih mencerminkan prinsip syura.
Mekanisme tersebut juga dinilai dapat lebih mempertimbangkan kualitas, kapasitas, dan kelayakan calon pemimpin, bukan semata-mata berdasarkan jumlah dukungan suara.
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan sempat membuat sidang beberapa kali diskors sebelum akhirnya forum memutuskan untuk melakukan voting hingga keputusan ditetapkan pada Minggu dini hari.
Ketum PBNU 2026-2031 Segera Dipilih
Setelah mekanisme baru disahkan, tahapan selanjutnya adalah penjaringan lima nama calon Ketua Umum PBNU oleh masing-masing PCNU, PWNU, dan PCINU.
Nama-nama tersebut kemudian akan diproses sesuai mekanisme yang telah ditetapkan hingga terpilih Ketua Umum PBNU definitif periode 2026-2031. Sesuai jadwal resmi panitia, Muktamar ke-35 NU akan memasuki agenda penutupan pada Ahad (30/8/2026) pagi.
Dalam agenda penutupan, Ketua Umum PBNU terpilih masa khidmah 2026-2031 dijadwalkan menyampaikan sambutan perdana. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rais ‘Aam PBNU terpilih sebagai penutup rangkaian Muktamar ke-35 NU.








