catrawarta.com - Rentetan kasus keracunan pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat publik kembali menyoroti tanggapan Presiden Prabowo Subianto di masa lampau.
Saat menghadiri peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, 17 November 2025 lalu, Presiden Prabowo membuka omongan soal kasus keracunan MBG.
Dia menyebut, sakit perut sebagai gejala gangguan pencernaan usai santap MBG merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi. Prabowo menambahkan, bisa saja hal ini lantaran kurangnya higienitas dari peralatan yang bisa memicu sakit perut.
Bahkan, Presiden menyatakan jika dia juga seringkali tak bisa luput dari sakit perut usai menyantap makanan.
”Ada yang mereka bilang keracunan. Ya memang sakit perut biasa sebetulnya. Makan di warung, saya makan di rumah saja sering salah makan. Kadang-kadang kurang cuci tangan atau apa,” tegas Prabowo dalam keterangannya, dikutip dari akun Instagram @makasar_iinfo, Senin (7/9/2026).
Sebut Bakal Tanggung Jawab
Kala itu, dia menekankan agar program MBG tak boleh ada sedikit pun celah penyimpangan sehingga setiap prosedur ketat harus dilewati setiap dapur penyedia MBG. Dia menegaskan juga bakal bertanggung jawab ketika penyimpangan suatu ketika terjadi.
”Tapi kita tanggung jawab, tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil. Alat pembersih omprenng, alat filtrasi air, dan sebagainya,” imbuhnya.
Namun meski keracunan terjadi, Prabowo mengungkit bahwa manfaat MBG disebutnya lebih besar bagi kehidupan masyarakat.
”Tapi, apapun ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar ya, tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju, sebagian besar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Rentetan Kasus Keracunan Massal MBG
Seperti diketahui, belum lama ini di awal September, setidaknya tiga kasus keracunan MBG terjadi secara hampir bersamaan dalam waktu berdekatan.
Pertama, sebanyak 752 siswa dan 25 guru mengalami keluhan diare massal pada Kamis (3/9/2026). Dilaporkan, gangguan ini dirasakan pelajar dan guru pada Kamis pagi, tepat sehari setelah MBG dikonsumsi pada Rabu (2/9/2026) siang.
Kasus SMA N 1 Lasem berhasil mencetak rekor keracunan terbesar dalam catatan sejarah pelaksanaan MBG sejak awal pemerintahan Prabowo.
Satu hari sebelumnya, sejumlah 431 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam Sidoarjo, Jawa Timur seperti yang dikabarkan sempat dilarikan ke delapan rumah sakit setempat usai diduga mengalami keracunan masal yang berasal dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (2/9/2026) petang.

Di hari yang sama, insiden serupa kembali terulang dan menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sebanyak 136 siswa dari SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale harus dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Kamis, 3 September 2026. Para pelajar tersebut dievakuasi secara bertahap setelah menunjukkan gejala klinis yang mengarah pada keracunan makanan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gejala yang dialami para siswa diduga kuat bersumber dari MBG yakni pada Rabu, 2 September 2026. Makanan tersebut diproduksi dan didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan.
Menagih Janji Prabowo Kini
Rentetan kasus tersebut semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Janji Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab atas persoalan dalam pelaksanaan MBG kini perlu benar-benar ditagih.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan sebuah program, melainkan keselamatan anak-anak yang setiap hari menerima makanan dari program tersebut.
Sejauh ini, salah satu bentuk sanksi paling berat yang diberikan adalah suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kasus keracunan. Namun, jika kasus serupa terus muncul, suspend semata terasa belum cukup untuk membuat setiap dapur MBG benar-benar waspada dan jera dalam memastikan makanan yang diproduksi aman sebelum sampai ke tangan pelajar.
Pemerintah perlu menunjukkan bahwa frasa ”bertanggung jawab” ini memiliki konsekuensi nyata ketika terjadi kelalaian.
Sebab, setiap kasus keracunan bukan hanya persoalan administratif yang dapat diselesaikan dengan menghentikan operasional sebuah dapur, tetapi menyangkut keselamatan ratusan pelajar yang sewaktu-waktu dapat terancam jika pengawasan dan standar keamanan pangan tidak diperketat di masa mendatang.








