catrawarta.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ni Made Dwipanti Indrayanti memprotes Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perubahan penetapan desil masyarakat di DIY.
Ia mempertanyakan banyaknya warga yang tiba-tiba mengalami kenaikan desil. Made telah menyampaikan keberatan tersebut kepada Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih.
”Kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY), kok bisa? Apa kemudian dari sisi, supaya terjadi pengurangan beban (pemerintah) apa ya? Jadi semuanya dinaikkan istilahnya,” ujar Ni Made, Rabu (19/8/2026).
Data Pemerintah Pusat
Sehari kemudian, Made kembali menjelaskan mengenai perubahan data desil masyarakat DIY. Menurutnya, data tersebut berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah perlu mendapatkan penjelasan mengenai kriteria dan mekanisme klasifikasi yang digunakan.
”Data-data itu data-data dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria, dia sampai di mana. Nah, ini bagaimana mereka memuat, mengklasifikasikan itu kan yang juga kita harus bertanya kepada BPS,” kata Made dalam siaran pers, Kamis (20/8/2026).
Menurut Made, pemerintah saat ini memberikan perhatian terhadap masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5 atau kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan.
Dia khawatir perubahan klasifikasi desil berpotensi membuat masyarakat yang semestinya masih berada dalam kelompok miskin justru kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
”Ini bagaimana mereka (Pemerintah Pusat-Red) mengklasifikasikan itu kan kita harus bertanya pada BPS,” ujarnya.
Pemda DIY Punya Data Kemiskinan Terintegrasi
Made mengatakan Pemda DIY juga memiliki data kemiskinan terintegrasi yang berasal dari kabupaten dan kota. Data tersebut, menurutnya, cukup rinci untuk memantau kondisi masyarakat sekaligus bantuan yang telah diterima.
”Sebenarnya dengan data satu itu, akhirnya kita bisa memantau, itu sudah sangat detail, dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat,” jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan data yang dimiliki pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk dibandingkan dengan data pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai sumber data tersebut justru perlu diselaraskan agar dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat. Dia tidak bermaksud membandingkan tetapi menyelaraskan data.








